Pengrusakan HL Lubuk, Pakar Hukum UBB : Tuntutan maupun Dakwaan Terhadap Terdakwa Harus Jelas

PAKAR hukum pidana sekaligus dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Bangka Belitung, Dr Dwi Haryadi SH, MH dengan tegas mengatakan apapun kegiatan/aktivitas yang merambah kawasan hutan lindung jelas melanggar hukum.

Perusakan kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung dengan terdakwa Azeman alias AZ jelas melanggar hukum meski didakwa dari menambak udang menjadi kegiatan menambang.

“Dalam penuntutan maupun dakwaan terhadap terdakwa di persidangan tentu harus ada kejelasan peristiwa pidananya. Status tambak jika tidak disebutkan dalam tuntutan atau dakwaan sebagai objek perkara ini tentu tidak akan objek yang dibahas di persidangan, kecuali jika ada keterangan baru misalnya pembangunan tambak mungkin saja nanti terungkap di persidangan dan pada akhirnya soal sitaan nanti akan terlihat dari putusan hakim,” kata Dwi, Sabtu (4/7/2020).

Dikatakan Dwi Haryadi, teori kausalitas atau hubungan sebab akibat menjadi bagian dalam peristiwa pidana.

“Jadi akibat berupa kerusakan lingkungan yang juga menjadi unsur dalam pasal tersebut sebelumnya disertai sebuah perbuatan/sebab. Unsur perbuatan yang jadi penyebab kerusakan lingkungan memang dapat beragam, bisa karena pembukaan tambang, pembuatan tambak atau aktivitas lain,” jelasnya.

Namun, sambung Dwi, apapun aktivitasnya jika kemudian itu merambah hutan lindung yang jelas itu dilarang maka perbuatannya melanggar hukum.

“Kedepan setiap orang termasuk pengusaha harus memahami betul mana wilayah yang bisa investasi tetapi tidak melanggar hukum apalagi merusak lingkungan, seperti dihutan lindung. Lalu dalam beraktivitas juga harus secara legal alias berizin,”imbuhnya.

Terkait aspek perizinan, dijelaskan Dwi, sebenarnya menjadi hukum administrasi yang sifatnya preventif atau pencegahan.

“Dalam proses pemberian izin tersebut akan dilakukan dahulu cek lokasi dan jika ternyata hutan lindung tentu izin tidak dikeluarkan. Namun jika tanpa izin, disamping ada resiko berhadapan dengan hukum tentu investasi yang sudah dikeluarkan selama ini menimbulkan kerugian. Kemudian dari sisi pemerintah daerah/pusat juga harus menggalakkan sosialisasi pembagian wilayah hutan agar dipahami oleh masyarakat maupun kalangan investor,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, hasil penelusuran wartawan terasa ada kejanggalan dalam sidang nanti. Pasalnya dakwaan yang ditimpakan kepada terdakwa AZ justru disebutkan melakukan penambangan. Dakwaan ini sendiri terasa janggal lantaran fakta di lapangan yang ditemukan adalah kegiatan pembangunan tambak udang.

Bahkan dalam salinan dakwaan lengkap yang dimuat pada Web Sistim informasi Penelusuran perkara (SIPP) PN Koba http://www.sipp.pn-koba.go.id/ tidak satu kalimat pun yang menyinggung keberadaan tambak udang yang sempat disebut-sebut milik salah seorang pengusaha ternama di Bangka Tengah tersebut. AZ sendiri tertuang dalam dakwaan JPU ditulis berdalih berencana menanam pohon Gaharu. Dalam proses pekerjaannya yang dimulai pada bulan Agustus 2019 dalam kawasan hutan tersebut, Azeman menggunakan excavator Komatsu yang disewa dari Ari seharga Rp 225.000 per jam.
Kegiatan AZ sendiri ditulis dalam dakwaannya merupakan aktivitas penambangan (gali, muat, angkut) yang disimpulkan berdasarkan survey lapangan tanggal 12 Maret 2020 karena adanya perubahan bentuk lahan, pengambilan material dan pemindahan material tersebut.Sementara pada akhir Januari lalu, redaksi pernah datang ke lokasi dan menemukan fakta kegiatan berupa tambak udang.

AZ sendiri diduga adalah terdakwa yang pasang badan. Pasalnya hasil penelusuran wartawan di lapangan pada Januari 2020 lalu, justru keluhan warga menyebutkan soal pembangunan tambak udang yang diduga milik bos T alias A. Warga bahkan tidak satu pun yang mnyebutkan soal Azeman alias AZ. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah seorang pekerja di lokasi pada saat itu, yang mengatakan bahwa bos T alias A baru saja pulang dari lokasi usai mengontrol pekerjaan. Bos T alias A sendiri diketahui merupakan seorang pengusaha tenar di Bangka Tengah.

“Milik bos A pak, baru sekitar 5 menit lalu dia pulang dari sini, biasalah mengontrol perkembangan pekerjaan,” jelas salah seorang pekerja pada saat itu.
Memang sungguh terlihat aneh, aktivitas pembangunan tambak udang skala besar didakwa menjadi aktifitas pertambangan. (ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *