Apin Kembang di Tuntut Ringan

SUNGAILIAT – Terdakwa penambangan timah ilegal dan pengrusakan kawasan hutan produksi Handrian alias Apin Kembang di tuntut JPU Kejari Bangka dengan hukuman 1 tahun penjara dengan denda Rp500 juta, subsider 1 bulan kurungan.

Pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Handrian alias Apin Kembang ini digelar di PN Sungailiat, Kamis (16/7/20) siang secara virtual.

Kasi Pidum Kejari Bangka, Rizal Purwanto SH mengatakan bahwa terdakwa Handrian alias Apin Kembang dinyatakan terbukti bersalah dituntut 1 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

“Tuntutan terhadap terdakwa Handrian alias Apin Kembang dalam sidang tadi sudah dibacakan yaitu 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dengan subsider 1 bulan kurungan,”ujar Rizal kepada wartawan, Kamis (16/7/20).

Saat ditanya mengapa tuntutan JPU terbilang sangat ringan dari yang disangkakan oleh penyidik KLHK dengan dakwaan berlapis yang disangkakan? Rizal mengatakan telah disampaikan dalam sidang dimana pasal yang disangkakan adalah pasal alternatif.

“Pertimbangan sudah dibacakan tadi secara langsung di persidangan. Terdakwa didakwa pasal alternatif, sesuai dalam berkas perkara,” jawab Rizal.

Untuk tuntutan minimal 1 tahun, kata Rizal yang dipakai pasal 98 ayat (1) jo pasal 19 huruf b uu ri no.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Lantas kenapa Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b UU R.I. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjadi alternatif bagi pihak JPU menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa? Bukankah pasal tersebut bagi ancaman pembalakan liar sedangkan kasus terdakwa Handrian alias Apin Kembang sendiri fakta di lapangan melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan yang bekerjasama dengan terpidana 3 tahun (Heri Sunandar). Bukankah Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) A huruf b A UU R.I. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang lebih pas?

Pasal 89 Orang perseorangan yang dengan sengaja: melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a di pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

“Itu sudah esuai fakta persidangan,”katanya.

Sementara anggota Panja Pengawasan dan Penegakan Hukum Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa bmeminta aparat penegak hukum dapat menindak para pelaku penambang timah ilegal karena telah merusak lingkungan.

” Yang jadi soal apakah aparat penegakan hukum atau aparat bekengnya. Nah kalian media menginformasikannya ke kami, kalau aparat bekingnya ya ngak pernah selesai yang ada kerusakan – kerusakan lingkungan jangan sampai itu terjadi,”tegas Desmond dalam kunjungannya ke Babel belum lama ini. (wah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *