Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Babel Minta Pemerintah dan KPU Dengarkan Imbauan Ormas

PANGKALPINANG – Pilkada serentak tahun 2020 mulai santer di bicarakan para elit, tokoh hingga masyarakat akar rumput khususnya di Bangka Belitung.

Selain membicarakannya pada konteks politik, kali ini pemilu diadakan di tengah pandemi Covid-19. Ada empat kabupaten di Bangka Belitung yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini yakni Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur.

Senada dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menghimbau agar pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di tunda hingga keadaan memungkinkan untuk di laksanakan.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung melalui sekretaris Fadillah Sabri mendukung himbauan PP Muhammadiyah. Menurutnya Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 dapat memobilisasi massa dengan jumlah yang besar sehingga di khawatirkan akan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 di Bumi Serumpun Sebalai.

“Jika pelaksanaan Pilkada Serentak tidak memberikan dampak yang cukup besar kepada sistem pemerintahan ada baiknya Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 agar di tunda” kata Fadillah Sabri kepada awak media, Jumat (25/9/2020).

Selain itu, Fadillah Sabri juga meminta pemerintah dapat mengambil langkah yang pasti demi keselamatan semua warga negara yang berpartisipasi dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut khususnya kepada Menteri Dalam Negeri hingga keadaan benar-benar memungkinkan.

Fadillah juga menambahkan, jika tetap dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 di khawatirkan akan terjadi kecurangan yang lebih masif, partisipasi masyarakat sebagai pemilih pun akan menurun.

“Pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 akan terjadi penurunan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan pilkada, sehingga di khawatirkan terdapat banyak surat suara kosong akan berpotensi terjadinya kecurangan, hingga saat ini tidak ada jaminan tidak akan terjadinya kecurangan” ujar Fadillah Sabri.

Tokoh masyarakat yang juga Cendekiawan Muslim Babel ini semakin khawatir akan terjadinya money politic dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, sebab hingga saat ini turunnya daya beli masyarakat. Ia pun berharap agar pemerintah dan KPU dapat mendengar masukan-masukan yang berhubungan dengan Pilkada Serentak tahun 2020 dari ormas-ormas besar.

“Tidak ada jaminan dari pemerintah dan KPU pada pelaksanaan Pikada Serentak tidak akan terjadi penyebaran Covid-19, namun dikhawatirkan akan menjadi kluster baru dalam penyebaran Covid-19 yang akan membuat meningkatnya pasien positif Covid-19, serta dalam keadaan turunnya daya beli masyarakat seperti sekarang ini tentu berpeluang besar terjadinya money politic.” tutupnya. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *