KPPU Kumpulkan Bukti Dugaan Direksi BUMN Rangkap Jabatan

HINGGA saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti sejumlah Direksi dan Komisaris BUMN yang diduga rangkap jabatan.

Hal ini dikatakan Ketua KPPU Kodrat Wibowo saat dikonfirmasi  suarabangka.com, melalui pesan Whats App, Rabu (/7/4/2021).

“Dugaan atas indikasi adanya dir/komis BUMN yg merangkap di swasta msh kami tambah krn baru 5 sektor dan yang 5 sektor kemarin saja belum terpetakan status perusahaan swasta tempat merangkap apakah murni anak usaha BUMN, swasta terfiliasi atau swasta murni,” ujar Kodrat.

Sementara ketika ditanya apa saja langkah yang kini dilakukan oleh KPPU?
Kodrat mengatakan, “Kan masih dalam upaya pencegahan agar ada perbaikan pasal yg membolehkan rangkap jabatan di Permen 10/2010 tersebut, belum ada pembuktian apalagi sanksi,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan Kodrat, KPPU tentu akan membuka data final yang telah komplit bila langkah pencegahan beralih ke penegakan.

“Untuk ke penegakan butuh minimal satu bukti yang sah dan meyakinkan.

Sementara ketika ditanya apa sanksi jika terbukti ada direksi atau komisaris BUMN yang rangkap jabatan?

Kodrat tidak mau berandai-andai. “Bicara sanksi tidak relevan karena masih langkah pencegahan dengan tujuan perbaikan Permen,” ujarnya.

Hingga kini, KPPU kata Kodrat masih meneliti terkait data yang dimiliki.

“Kan penelitian baru lima sektor. Kami sedang kumpulkan data komplit seluruh sektor,” katanya.

Kelima sektor dimaksud di antaranya pertambangan, keuangan dan konstruksi. (fah/wah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *