Warga Mapur Mengaku Tidak Tahu Soal Rapat Bahas KIP di Rumdin Bupati Bangka

MAPUR – Tokoh masyarakat nelayan Tuing Desa Mapur Kecamatan Riausilip Kabupaten Bangka, SI mengaku tidak mengetahui adanya rapat di rumah dinas Bupati Bangka membahas operasional Kapal Isap Produksi (KIP), Selasa (24/8/2021).Dia mempertanyakan oknum yang hadir mengatasnamakan nelayan Tiung.

“Tidak pantas ketika ada oknum yang mengaku mewakili dan mengatasnamakan nelayan, apa lagi oknum tersebut bukan nelayan Tiung,”ujarnya.

Dia membantah kalau ada pihak yang menyatakan seluruh nelayan Tuing dan masyarakat Desa Mapur telah menyetujui kegiatan operasional KIP di laut Tuing.

Sebab, sampai hari ini, menurutnya, secara prinsip dan tindakan warga masih konsisten untuk menyelamatkan laut Tuing sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang harus di jaga kelestariannya.

Baca Juga  Camat dan Kapolsek Minta Warga Mapur Jangan Anarkis

“Terkait iming – iming kopensasi itu bukan tujuan utama kami. Yang terpenting adalah bagaimana kelestarian laut terjaga dan kelangsungan hidup nelayan terjamin,”terangnya sedih.

Sebagaimana informasi yang ditelusuri suarabangka.com rapat di Sungailiat itu terbuka dan dihadiri oleh Bupati Bangka, Sekda Bangka, Kapolres Bangka.

Selain itu hadir dari Kodim Bangka, Kajari Bangka, Wakil Ketua DPRD, Perwakilan PT. Timah, Anggota DPRD Komisi III, Kepala OPD serta pihak yang mengaku sebagai perwakilan nelayan. Rapat membahas soal operasi KIP di sekitar Laut Bedukang sampai Tuing.

Baca Juga  Warga Mapur Ingatkan Pihak Luar Jangan Bikin Gaduh

Terpisah, Ketua Karang Taruna Mapur, Gilang kepada suarabangka.com, Selasa (24/8/2021), menilai jika ada oknum atau sekelompok pihak yang menjadi tim panitia KIP.

“Itu pilihan mereka, tetapi yang harus diluruskan adalah jangan mengaku mewakili nelayan, beliau (Amuk) bukan berprofesi sebagai nelayan dan juga bukan anggota DPRD, sehingga tidak punya kapasitas mengaku dirinya mewakili seluruh Nelayan Tuing,” katanya.

Soal Rapat Dengar Pendapat (RDP) menurut Gilang tidak pas. Sebab, rapat tersebut mengait-ngaitkan soal defisit anggaran daerah dengan KIP.

“Seharusnya Bupati Bangka berfikir bagaimana mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat pesisir dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal bukan sekedar kompensasi, karena itu tidak mendidik dan tidak bermartabat,” paparnya.

Baca Juga  Ratusan Ponton Masuk Wilayah Tangkap Nelayan,¬†Eko: Kami Susah Memasang Jaring!

Harusnya, lanjut Gilang, ada narasi besar, ide dan gagasan seorang pemimpin untuk mengangkat perekonomian masyarakat Bangka.

“Dan yang jauh lebih penting, demi menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat baiknya pihak PT Timah menyelesaikan persoalan-persoalan yang kontradiktif di tengah-tengah masyarakat,” kata Gilang.

Redaksi suarabangka.com hingga berita ini diturunkan masih berupaya mengkonfirmasi kepada Bupati Bangka Mulkan soal pertemuan tersebut.

Begitu pula kesejumlah pihak lainnya seperti PT Timah masih dimintakan tanggapannya soal pertemuan tersebut dan rencana beroperasinya KIP di seputaran Laut Bedukang dan Tuing. (wah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *