JAKARTA – Aksi teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menuai perhatian luas dari berbagai kalangan. Respons cepat pemerintah dinilai menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak mentoleransi kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia.
Ketua PIJAR 98, Sulaiman Haikal, mengapresiasi langkah pemerintah yang langsung mengecam dan mengusut kasus tersebut. Menurutnya, sikap tegas negara penting untuk memastikan para aktivis tidak menjadi sasaran teror.
“Kami mengapresiasi respons cepat dari Menteri HAM dan jajaran Polri. Sikap tegas pemerintah ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang bagi aksi teror terhadap pembela HAM,” ujar Sulaiman dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, secara terbuka mengutuk keras aksi penyiraman tersebut dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku serta motif di balik serangan.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga disebut telah memberikan atensi khusus agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.
“Pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang menimpa Saudara Andrie Yunus. Kami mengecam keras setiap tindakan kekerasan terhadap siapa pun,” kata Angga dalam keterangannya, Sabtu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Andrie Yunus diserang saat berkendara sepulang menghadiri sebuah acara di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026). Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor diduga menyiramkan cairan kimia ke arah korban, sebagaimana terekam kamera pengawas di sekitar lokasi.
Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar sekitar 24 persen pada bagian wajah dan tubuh. Saat ini ia masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
Insiden ini memicu gelombang solidaritas dari berbagai pihak, mulai dari Komnas HAM, anggota DPR, hingga pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak perlindungan lebih kuat bagi para aktivis di Indonesia. (**)