PANGKALPINANG – Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Kepulauan Bangka Belitung, Kolonel Laut (P) Fajar Hernawan menegaskan pengerukan alur muara Jeletik Sungailiat Kabupaten Bangka terus dilakukan agar perahu nelayan dapat melintas dengan lancar dan aman.
“Untuk pengerukan kami di Lanal sudah ditunjuk Primkopal oleh Pak Gub, MoU nya ada. Saat ini kami cuma mengamankan PC dilokasi, yang penting nelayan dan alur bisa jalan, beberapa kali perahu nelayan kandas. Yang penting kita membantu nelayan biar kesulitannya selama bertahun – tahun ini bisa teratasi,”ujar Fajar kepada suarabangka.com di Pangkalpinang, Kamis (28/10/2021).
Dijelaskan Fajar, untuk pengerukan pasir di Alur Muara Jeletik harus berdasarkan IUP dan sudah dibahas oleh Forkopimda Babel bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM melalui Vidcon belum lama ini.
“Meskipun itu untuk fasilitas umum seperti alur, pendalaman alur, harus ada IUP. Kita ngak mau gegabah bekerja tanpa legal standing yang jelas,”tutur Fajar.
Meskipun demikian ditegaskan Fajar, TNI AL akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan di Alur Muara Jeletik Sungailiat Bangka.
“Selain pengamanan kita melakukan pengawasan kerja juga, pakai PC itu untuk mendalamkan,”jelasnya.
Fajar menambahkan untuk melakukan pengerukan alur Muara Jeletik tentu lnya tidak bisa dilakukan oleh Primkopal sendiri, maka tidak mungkin akan melibatkan pihak lain.
“Tentunya kalau Primkopal sendiri tidak akan mampu melakukan itu, tapi harus mengandeng pihak lain yang mempunyai integritas harus jelas. Maksudnya yang benar – benar bertagungjawab dan tidak cuma mencari keuntungan ekonomi saja, yang penting tugas pokoknya membuka dan mendalamkan alur itu yang utama,”jelasnya.
“Kitakan ngak ada kampuan, saya tidak mengubah dan selalu berkoordinasi dengan Komando, mungkin asistensi masalah pekerjaan, mungkin juga ada petunjuk dari Pak Gub. Tapi yang penting clear dulu masalah perizinan dan administrasinya. Kalau dari gubernur ke kami sudah, tinggal menunggu IUP dari Kementerian ESDM,”terang Fajar.
Forkopimda Babel dan Dirjen Minerba Gelar Rapat
Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM bersama Forum Komonikasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) Babel mengadakan rapat pembahasan rencana pengangkutan dan penjualan mineral hasil normalisasi Sungai Jelitik, serta pembahasan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi PT Pulomas Sentosa, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (25/10/21
Rapat dihadiri Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Kapolda Babel Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, Danlanal Kolonel Laut (P) Fajar Hermawan, Kajati Babel Daroe Try Sandono dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin.
Gubernur Erzaldi mengatakan koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Babel bersama Dirjen Minerba diharapkan dapat menemukan terang dalam menyelesaikan permasalahan yang tak kunjung usai selama belasan tahun, hingga menyebabkan terjadinya gesekan antara masyarakat nelayan dengan PT Pulomas Sentosa.
Selain itu, Pemprov Babel ingin memastikan diskresi yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu dengan menunjuk Primkopal (Primer Koperasi Angkatan Laut) sebagai pihak ketiga dari unsur TNI AL, untuk mengambil alih pengerukan alur muara Sungai Jelitik, dapat dibenarkan oleh Dirjen Minerba.
“Kita mencari kewenangan di siapa, mari kita cari. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama lagi, dan segera harus kita tindaklanjuti. Yang menerbitkan IUP penjualan apakah kewenangan kami sebagai gubernur atau bukan,” ujar Gubernur Erzaldi.
Jika sudah diketahui siapa yang berwenang untuk mengeluarkan izin IUP penjualan, dengan begitu rencana pihaknya bersama Primkopal yang telah disepakati bisa secepatnya dimulai. Dari hasil penjualan pasir oleh Primkopal ini juga, menurut Gubernur Erzaldi yang akan menjadi modal bagi Primkopal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
“Bagaimana kegiatan yang akan segera dilaksanakan ini bisa ditindaklanjuti dengan mengirim material ini untuk dimanfaaatkan. Artinya, ada bagian yang bisa dimanfaatkan Primkopal. Dengan begitu pasir ini bisa saja dijual, tapi perlu IUP penjualan, kalau kewenangan itu di gubernur, oke saya akan keluarkan,” ungkapnya.
“Pak Dirjen, ini berhubungan dengan kelangsungan hidup nelayan. Dalam setahun mereka (nelayan) bisa mengalami kerusakan hingga 15 kapal, ketika mereka terlambat menghitung air pasang, akhirnya kandas, sehingga es cair. Kita harus bertindak cepat kasihan nelayan,” lanjutnya.
Kapolda Babel Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, membenarkan kondisi di Sungai Jelitik sebagaimana yang dilaporkan Gubernur Erzaldi. Untuk itu, pihaknya siap bekerja sama dengan nelayan untuk menahan diri, asalkan proses pengerukan alur sungai dapat segera teratasi.
“Kita bisa mengkondisikan agar masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis. Mari bersama berpikir solusi menyelesaikan masalah ini dengan membuat alur pelayaran, sehingga kapal nelayan bisa lewat. Kita sudah pernah monitor bersama kapolres, memang sangat berat seperti yang bapak gubernur gambarkan tadi,” ungkapnya.
Sementara Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin, mengatakan pihaknya akan segera memberikan keputusan terkait kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan dirinya berkaitan dengan permasalahan di Sungai Jelitik.
“Kita akan mengadakan pertemuan kembali di level pimpinan. Kalau nanti sudah disepakati prinsip-prinsip sesuai regulasi, keputusan yang kita buat juga nanti jelas tidak tumpang tindih, dan menyelesaikan masalah. Kami upayakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. (wah)
