PANGKALPINANG – PT Timah menyiapkan dua opsi untuk mengurangi kebocoran pendapatan sebesar 80 persen dari seluruh produksi PT Timah yang disebabkan oleh aktifitas kolektor pasir timah. Kedua opsi itu adalah membina kolektor yang mau bekerjasama dan kedua akan membinasakan kolektor nakal.
Penegasan ini disampaikan Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat pimpinan PT Timah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Belitung di ruang kerja Ketua DPRD Babel, Sabtu (13/09/2025).
Dalam RDP tersebut, Dirut PT Timah didampingi Direktur Keuangan Fina Eliani, Kepala Satgas Internal PT Timah dan beberapa pimpinan perusahaan anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID ini. Sementara Ketua DPRD Didit Srigusjaya didampinggi Wakil Ketua Eddy Iskandar dan beberapa anggora DPRD Babel.
Menurut Restu Widiyantoro kebocoran pendapatan dari produksi timah do Bangka Belitung ini dia ketahui setelah menelusuri informasi pernah disampaikan Rina Tarol, anggota DPRD Babel beberapa waktu lalu, bahwa hal itu disebabkan oleh aktifitas para kolektor timah. “Yang mendapat untung besar dari penambangan ilegal di wilayah penambangan PT Timah adalah kolektor bukan masyarakat. Makanya kita perlu menertibkan para kolektor ini,” katanya.
Upaya penertiban ini, katanya, telah lama dilakukan tapi tidak pernah tuntas. “Ada yang telah kami usut dan samai membawa kasusnya ke pengadilan tapi tidak pernah tuntas karena para kolektor inipun memiliki cara untuk mengamankan mereka. Pola yang mereka milik itu tidak bisa kami terusuri,” jelasnya.
Karena itulah, jelas Dirut PT Timah, perusahaan seperti mendapat asupan gizi dengan terbentuknya Satgas Halilintar bentukan pemerintah pusat untuk membantu PT Timah menyelesaikan permasalahan penambangan timah ini. “Satgas ini saat ini masih dalam proses orientasi, pengenalan daerah dan masalah. Kalau fase ini telah selesai, nanti kami akan menyampai proses selanjutkan kepada Pak Ketua dan anggota Dewan lainnya,” ujar Restu.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Ketua DPRD Babel itu juga dibahas berbagai isu strategis, mulai dari keberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja, hingga tata kelola pertambangan dan dampak lingkungan di Bumi Serumpun Sebalai.
Di hadapan para wakil rakyat, Restu memastikan perusahaan berkomitmen menjaga stabilitas usaha tanpa melakukan pengurangan karyawan. “Mudah-mudahan jumlah ini bisa bertahan selama masih ada upaya memberdayakan SDM di Bangka Belitung,” ujarnya.
Menanggapi gejolak harga timah, Restu menjelaskan bahwa PT Timah akan segera menggelar rapat internal untuk menentukan harga sementara, meski keputusan final tidak sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan.
“Kami akan mencari solusi agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Kami juga memperkuat sistem pengawasan dengan pemasangan CCTV serta menata kembali pengamanan internal,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menekankan bahwa timah merupakan komoditas vital bagi masyarakat setempat sehingga pengelolaannya harus memberi manfaat luas.
“Kami mendukung program-program PT Timah. Informasi dari Kemendagri menyebutkan masyarakat yang menambang legal maupun tidak tetap disupport oleh PT Timah. Hasilnya masuk ke perusahaan dan memberi kontribusi pada pendapatan daerah. Harapannya, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” kata Eddy.
Masukan kritis juga datang dari sejumlah anggota DPRD. Ketua Komisi III menyoroti harga timah yang tidak kompetitif serta persoalan lingkungan yang mendesak.
Anggota DPRD Rina Tarol meminta PT Timah serius memperbaiki tata kelola, termasuk mencegah penyelundupan dan mempercepat birokrasi. “Untuk Satgas jangan sampai jadi beban bagi PT Timah. Kami juga minta PT Timah jangan hanya sekadar membagi kue lewat koperasi, tetapi benar-benar memberi solusi agar tidak menimbulkan konflik sosial,” tegas Rina.
Sementara itu, Himmah Olivia mendesak PT Timah segera memberikan kepastian harga bagi masyarakat. “Hari ini masyarakat menunggu kepastian. Kami minta solusi realistis dan ketegasan dari PT Timah untuk menetapkan harga. Jangan sampai masyarakat tidak punya kepastian,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Direktur Utama PT Timah berjanji akan meninjau sejumlah lokasi tambang potensial serta menata kembali tambang kecil agar tetap produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat.
RDP ini menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi komprehensif dalam pengelolaan timah di Babel, dengan harapan tercipta industri pertambangan yang berkelanjutan, adil, dan menyejahterakan masyarakat. (repli/JMSI)