SUARABANGKA.COM — Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komisi IX DPR menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang karena dinilai tidak sejalan dengan prioritas utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, mengaku terkejut dengan munculnya informasi pengadaan tersebut, terlebih di tengah upaya efisiensi anggaran negara. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus benar-benar difokuskan pada tujuan utama program.
“Sehingga kami meminta Badan Gizi Nasional untuk membatalkan pengadaan itu jika memang tidak tepat,” ujar Charles di Senayan, Kamis (9/4/2026).
Menurut Charles, DPR tidak pernah menerima konsultasi ataupun pembahasan terkait rencana pengadaan motor listrik tersebut. Ia bahkan menyebut, jika sejak awal disampaikan ke DPR, kebijakan itu kemungkinan besar akan ditolak.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan informasi antara Kementerian Keuangan dan BGN terkait persetujuan anggaran. Sebelumnya, Menteri Keuangan disebut telah menolak rencana pengadaan tersebut pada 2025, namun realisasinya tetap berjalan dan unit kendaraan bahkan dikabarkan sudah masuk ke Indonesia.
Tak hanya itu, DPR juga mencium adanya sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan yang dinilai perlu klarifikasi lebih lanjut. Untuk itu, Komisi IX telah menjadwalkan pemanggilan BGN pekan depan guna meminta penjelasan secara terbuka.
“Kita akan meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN dan mendalami seluruh prosesnya,” tegas Charles. (*)
Sumber : rmol.id