PANGKLPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Amri Cahyadi mengimbau pihak terkait agar memberikan perhatian khusus bagi pasien isolasi mandiri.
Hal ini diaampaikan Amri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah se-Kabupaten/Kota dan provinsi di Badan Musyawarah DPRD Bangka Belitung, Jumat (06/08/2021).
“Masyarakat melapor ke Puskesmas, kemudian diarahkan untuk isolasi mandiri tapi tidak mendapatkan perhatian dalam bentuk pengiriman vitamin, obat – obatan ataupun telpon dari pihak nakes,” kata Amri.
Pasien Covid – 19 yang sedang menjalani isolasi mandiri, sambung Amri agar dapat dipantau dan dibina secara langsung oleh pemerintah. Sehingga saat pasien tersebut membutuhkan keperluan makanan dapat diarahkan untuk tidak keluar dari isolasi.
“Pertanyaannya, siapa yang memantau, ya kan. Nah, ada kuncinya semua itu bisa kita laksanakan, maka butuh penganggaran untuk relawan dan nakes yang sedang melaksanakan tugasnya,” ujarnya.
Selanjutnya, berdasarkan pencermatan pihaknya berdasarkan hasil Banmus sebelumnya masih terdapat kendala teknis selama penanganan covid – 19, antara lain kendala Bed Occupancy Rate (BOR) yang masih minim dan biaya tenaga kesehatan.
“Msyarakat melapor ke puskesmas, kemudian diarahkan untuk isolasi mandiri tapi tidak mendapatkan perhatian dalam bentuk pengiriman vitamin, obat – obatan ataupun telepon dari pihak nakes,” ujar Amri Cahyadi di hadapan peserta RDP yang dihadiri perwakilan kabupaten dan kota di bangka belitung.
Pasien Covid – 19 sedang menjalani isolasi mandiri, sambung Amri agar dapat dipantau dan dibina secara langsung dari pemerintah. Sehingga, pada saat pasien tersebut membutuhkan keperluan makanan dapat diarahkan untuk tidak keluar dari isolasi.
“Pertanyaannya, siapa yang memantau, ya kan. Nah, ada kuncinya semua itu bisa kita laksanakan, maka butuh penganggaran untuk relawan dan nakes yang sedang melaksanakan tugasnya,”sarannya.
Tidak hanya itu, disamping pemprov telah menyiapkan tempat isolasi mandiri dan terpadu di BLK dan Asrama Haji.
Amrim juga menyarankan pemprov melalui APBD dan lewat pembelanjaan lainnya untuk dapat menganggarkan bantuan sosial berupa sembako pada keluarga yang terdampak isolasi tersebut. Sebab, di antara keluarga pasien itu ialah pendapatannya kesehariannya tidak tetap. (Publikasi Setwan 2021)
