PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya menerima audensi dari perwakilan nelayan Sungailiat Kabupaten Bangka di ruang kerjanya, Jumat (25/4/2025). Dalam audensi itu, nelayan menyampaikan berbagai persoalan terkait pendangkalan alur Muara Jelitik sehingga mengakibatkan lebih dari 3.000 nelayan terancam tidak bisa melaut.
Sebagaimana diketahui pendangkalan alur Muara Jelitik sudah terjadi sejak tahun 2021 lalu, hingga tahun 2025 belum juga tuntas.
Ali selaku perwakilan nelayan mengungkapkan, ada lebih 3.000 nelayan bergantung pada kelancaran alur Muara Jelitik. Mereka menaruh harapan besar agar DPRD Bangka Belitung dapat memperjuangkan aspirasi mereka.
“Masalah ini sudah sangat lama, bahkan sejak tahun 2021 belum juga ada penyelesaian yang jelas. Kami sangat percaya dengan Pak Didit Srigusjaya, semoga beliau bisa membantu menyelesaikan persoalan ini,”ujar Ali kepada wartawan.
Ditambahkan Ali, jika kondisi alur muara Jelitik tidak segera diatas maka secara tidak langsung akan mengakibatkan para nelayan tidak bisa pergi melaut. Hal itu tentu saja akan berdampak pada masyarakat yang hanya mengantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan.
“Lebih dari 3.000 nelayan hanya mengantungkan hidup dari hasil laut, jika alur Muara Jelituk tidak segera diatas makan akan berdampak pada perekonomian mereka. Saya tidak ada kepentingan disini, hal ini kami lakukan semata-mata untuk kelancaran masyarakaat terutama nelayan untuk mencari nafkah,”jelasnya.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya berjanji akan menangani apa yang menjadi keluhan nelayan Bangka dengan serius.
“Ini sudah tahun 2025 tapi belum juga selesai. Kami di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mengharapkan agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian KKP bisa tergerak hatinya untuk bekerjasama menyelesaikan masalah ini,”kata Didit yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepualauan Bangka Belitung ini.
Didit yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung inipun akan mengambil langkah kongrit demi memperjuangkan hak hidup masyarakat khususnya para nelayan di Sungailiat Kabupaten Bangka.
“Insya Allah hari Senin (28 maret 2025), kami akan mengundang PT. Timah untuk membahas hal ini, dan minggu depannya kami akan bersilaturahmi ke Kementerian KKP agar harapan masyarakat segera bisa terwujud. Ini bukan kepentingan pribadi, tapi soal nasib ribuan nelayan,”tegasnya. (wah)
