JAKARTA – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kunjungi Pertamina Patra Niaga dalam rangka koordinasi terkait distribusi BBM bersubsidi serta LPG bersubsidi di Bangka Belitung.
Ikut dalam rombongan, Wakil Ketua I, Eddy Iskandar, Wakil Ketua III, Edi Nasapta dan anggota DPRD Rina Tarol dan Himmah Olvia.
Rombongan diterima langsung Oleh Nurhidayati, Manager Stakeholder Relation, Vina Febria selaku Manager Retail PSO Subsidi dan jajaran karyawan Pertamina Patra Niaga lainnya.
Membuka pertemuan, Eddy Iskandar mengungkapkan kemungkinan PSO LPG akan melampaui alokasi yang ada dikarenakan menjamurnya UMKM.
Di samping itu dirinya juga menyoroti distribusi BBM untuk keperluan angkutan bahan pokok yang belum maksimal, yang mana angkutan bahan pokok ini adalah faktor penting untuk keperluan masyarakat di Bangka Belitung.
“Mungkin dari Pertamina sendiri bisa memberi prioritas kendaraan pengangkut bahan pokok dan penting untuk mendapatkan BBM supaya tidak mengantri lagi,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua III, Edi Nasapta mengimbau Pertamina untuk memulai langkah antisipasi jika terjadi kelangkaan bbm di masyarakat. Mulai dari faktor alam hingga teknis seperti tersedianya tongkang pengangkut dan lain-lain.
Hal lain yang disampaikan adalah kenaikan kuota BBM di Babel oleh Pertamina, apakah sudah menyelesaikan kebutuhan di masyarakat? Mengingat pertumbuhan ekonomi yang lemah.
“Kami berharap Pertamina bisa memberi perhatian terhadap hal ini, jika memang nanti kuotanya berkurang, pertamina bisa antisipasi dari sekarang,” pinta politisi Partai Nasdem tersebut.
Rina Tarol, anggota DPRD Komisi II yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengeluhkan tidak tersedianya BBM kepada kendaraan yang membutuhkan.
Walaupun pengisian sudah dilakukan dengan sistem barcode berdasarkan kuota kendaraan, namun fakta di lapangan masih banyak kendaraan yang tidak mendapat jatah BBM karena sudah habis.
Anggota Komisi II lainnya, Himmah Olvia, juga mengeluhkan perkembangan Pertashop di Babel yang lambat, karena penjualan hanya BBM non subsidi.
Sedangkan masyarakat masih banyak bergantung dengan BBM bersubsidi, karena dari segi harga lebih murah. Sehingga menurutnya, bisnis Pertashop di Babel lambat berkembang.
Pria yang akrab disapa Ahim itu pun menanyakan, apakah ada kebijakan khusus dari Pertamina terkait Pertashop di daerah.
Menanggapi beberapa permasalahan yang disampaikan oleh DPRD tersebut, Vina Febria menjelaskan terkait BBM untuk angkutan bahan pokok saat ini sudah diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
“Pertamina kesulitan dalam memonitor angkutan nyata, sehingga saat ini alokasi BBM bersubsidi yang diatur BPH Migas, diatur lagi berdasarkan jumlah roda dan warna plat kendaraan. Semua kuota sudah dikunci di QR barcode yang dipegang masing-masing kendaraan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, kuota BBM bersubsidi yang diberikan selalu dievaluasi oleh Pertamina bersama BPH Migas setiap 3 bulan sekali.
Hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti penjualan dan kebutuhan, lalu potensi pertumbuhan ekonomi dan pertambahan lembaga penyalur seperti SPBU di wilayah tersebut.
“Selain itu, pemda sendiri biasanya langsung menyurati terkait penambahan kebutuhan kuota,” ujarnya.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan Rina Tarol, ia mengatakan bahwa jika memang bbm tersebut habis, Pertamina berhak menambah kuota BBM, namun hanya melalui lintas SPBU dalam kota.
Sedangkan untuk SPBU lintas kabupaten / kota, Pertamina harus meminta izin lagi dari BPH Migas.
Untuk permasalahan Pertashop, Pertamina tetap berkomitmen mengembangkan program ini. Saat ini Pertamina berusaha menggandeng BUMN lain guna mengembangkan produk penjualan di Pertashop.
Untuk pertalite yang dijual di Pertashop, pihak Pertamina mengatakan saat ini sudah dilakukan ujicoba di wilayah Sulawesi.
Namun ada syarat-syarat khusus untuk Pertashop mau menjual pertalite, di antaranya tersedianya perangkat digital yang digunakan oleh Pertamina untuk mengawasi penjualan pertalite itu sendiri.
Pertamina sendiri sudah melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi adanya SPBU nakal yang menjual BBM bersubsidi dengan tidak benar. Untuk itu, Pertamina sudah bekerja sama dengan Polda masing-masing daerah untuk memeriksa QR dari pembeli.
“Ada beberapa SPBU yang mendapat pembinaan, dan langkah dari kami dan BPH Migas biasanya menarik rekaman CCTV selama 30 hari ke belakang, yang membuat semua SPBU ketat dalam menjalankan fuel card,” tambah Sendy, Sales Brand Manager Pertamina Wilayah Bangka, yang ikut hadir dalam pertemuan. (*)
