PANGKALPINANG – Meski hilirisasi timah akan menyedot investasi yang sangat besar ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun akan memicu kontraksi ekonomi dalam jangka pendek.
Selain itu, berkaca pada hilirisasi nikel Pemerintah Indonesia menghadapi reaksi dunia internasional.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Oza Olavia, ketika menjawab suarabangka.com, Selasa (21/3/2023), mengatakan dampak yang muncul akibat kebijakan hilirisasi sektor mineral tidak akan menghentikan kebijakan terkait hilirisasi di sektor mineral seperti nikel dan timah.
Oza, ketika press conference APBN KiTA Regional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di DJPb Bangka Belitung di Pangkalpinang, mengatakan hilirasi langkah tepat guna mendorong tumbuhnya industri manufaktur.
“Soal adanya gugatan dari WTO (World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia) terkait kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap nikel, itu masih berproses. Tapi, pemerintah punya sikap sendiri atas perekonomian kita. Begitu pula rencana hilirisasi timah, kedepannya akan menguntungkan bagi perekonomian kita” kata Oza.
Sementara Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung, Edih Mulyadi mengakui hilirasi mineral timah dalam jangka pendek akan menyebabkan kontraksi ekonomi seiring larangan ekspor timah batangan nantinya.
“Dampak inilah yang perlu dikaji dan butuh solusi bersama,” kata Edih.
Hilirsasi mineral timah yang rencanya memproduksi tin solder, tin chemical, dan tin plate dan rencana produksi batre litium, menurut Edih akan menarik investasi yang besar ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pada kesempatan itu, Edih mengungkapkan komoditas timah menyumbang 33,60 persen PDRB (Produk Domestik Bruto).
Edih mengatakan sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar dari ekspor Regional Bangka Belitung yakni 54,13 persen dari total ekspor. Walaupun Ekspor di wilayah Regional Bangka Belitung pada bulan Februari 2023 turun 71,21% secara yoy, tetapi naik 51,58% secara mtm. (fh)