Jika IPP Dihapus, Ini Besaran Biaya Ditanggung Pemprov

SUARABANGKA.COM – Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Sigusjaya memimpin audensi bersama para Kepala Sekolah SMA Negeri, SMKN dan SLBN di Ruang Badan Musyawarah, Rabu (13/5/2025).

Audensi ini membahas kebijakan Gubernur Hidayat Arsani untuk menghapus Iuran Penyelenggara Pendidikan atau IPP di sekolah oleh Gubernur Hidayat Arsani.

Hadir dalam audiensi tersebut, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto, Plt. Inspektur Daerah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Hukum, serta para Kepala Sekolah dari seluruh SMA, SMK, dan SLB se-Babel.

Baca Juga  Refleksi 23 Tahun Pembangunan Provinsi Bangka Belitung

Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal strategis terkait pelaksanaan pendidikan dibahas secara terbuka, termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung rencana kebijakan penghapusan IPP secara penuh.

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalokasikan sekitar Rp23 miliar untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya bagi penggajian tenaga honor. Dana ini berasal dari APBN dan APBD, dan penggunaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku,”ujar PJ Sekda Babel, Fery Afriyanto.

Fery menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan IPP tentu akan berdampak pada struktur pembiayaan operasional sekolah.

Baca Juga  Didit Srigusjaya Kawal Aspirasi Penambang

Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penghitungan dan pengkajian ulang terhadap APBD guna memastikan kebutuhan anggaran pendidikan dapat terpenuhi secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Didit Srigusjaya, menekankan perlunya perencanaan yang matang agar kebijakan ini berjalan efektif dan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Kami memperkirakan sedikitnya diperlukan Rp50 miliar untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji sekitar 250 tenaga guru honorer serta operasional sekolah. Maka dari itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan kajian dan penyesuaian anggaran secara komprehensif,” tegas Didit.

Baca Juga  APDESI Berharap DPRD Babel Perjuangkan THR Kades

Audiensi ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pendidikan yang inklusif dan bebas pungutan, serta menjadi langkah awal untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (***)