Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan Babel Desak DPR RI Cabut RUU Omnibus Law Kesehatan dari Prolegnas 2023

PANGKALPINANG – Koalisi lima organisasi profesi kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak pemerintah dan DPR RI mencabut RUU Omnibus Law Kesehatan dari Prolegnas tahun 2023.

Selain itu pemerintah dan DPR RI dinilai terkesan terburu-buru ingin agar RUU Kesehatan ini dibahas di parlemen. Padahal dalam proses pembuatan naskah akademiknya sejumlah organisasi profesi kesehatan tidak pernah dilibatkan.

Ketua IDI Babel Dokter Adi Sucipto yang memimpin konfrensi pers penolakan RUU Kesehatan di RSBT, Kamis petang (17/11/2022), menilai tidak ada urgensinya RUU tersebut dibahas. Sebab UU Praktek Kedokteran No 29 tahun 2004 dan UU serta peraturan terkait kesehatan lainnya masih layak dan bagus. Namun justru dalam draf RUU Omnibus Law Kesehatan dihilangkan.

Adi mempertanyakan apa motifnya. Padahal UU yang ada masih sangat bagus, memberikan perlindungan dan jelas keberpihakannya bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Jika UU Praktek Kedokteran dan peraturan lainnya ada pasal tertentu yang dinilai sudah tidak layak, cukup direvisi.

Baca Juga  BPJ Menginisiasi Hadirnya 1000 Sambungan BPBL Menyala di Bangka Belitung

Kemudian, kata dr Adi, dalam praktek kedokteran, IDI bertugas untuk memberikan rekomendasi, namun pada RUU Omnibuslaw Kesehatan, justru dicabut.

“Nanti bagaimana pemerintah bisa mengawasi 200.000 lebih tenaga kedokteran, belum lagi tenaga kesehatan lainnya. Apakah Kementerian kesehatan yang akan memgawasi? Apa mereka mampu mengawasi dokter sampai ke pelosok? Seperti di Lepar Pongok? Kan IDI yang mengawasi karena organisasi profesi lebih paham,” tegas Adi.

Menurut Adi, organisasi profesi kesehatan bertugas membantu pemerintah, kalau di daerah Dinas Kesehatan, terkait pemeriksaan latar belakang anggota, pembinaan serta pengawasan etik dan disiplin dalam menjalankan profesi.

“Sama halnya organisasi profesi lainnya, seperti PWI misalnya. Kan yang paham dunia wartawan organisasi profesi,” kata Adi.

Baca Juga  Kemenkeu Blokir Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan BabelĀ 

Permasalahan lain yang bisa merugikan masyarakat, kata Adi, terkait keberadaan dokter asing. Jika di UU Praktek Kedokteran tahun 2004 memiliki syarat-syarat yang ketat. Namun justru sebaliknya dalam RUU Omnibus Law Kesehatan.

Kemudian terkait izin praktek dokter. Saat ini harus dengan rekomendasi IDI dan hanya berlaku 5 tahun, lalu dievaluasi.

Dalam RUU Omnibus Law Kesehatan, izin praktek kedokteran melalui Surat Tanda Registrasi (STR) dan berlaku seumur hidup.

“Kalau seumur hidup, apakah kita bisa menjamin dokternya atau tenaga kesehatan lainnya bisa sehat terus sehingga mampu berpraktek dan layak?” ujar Adi.

Dalam konfrensi pers ketua 5 organisasi profesi kesehatan Wilayah Babel antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meneken pernyataan sikap resmi di antaranya sebagai berikut:

Baca Juga  Hari Santri Nasional, Molen: Tugas Utama Santri Menjaga Agama

1. Menolak RUU Omnibus Law Kesehatan.

2. Mendesak RUU Omnibus Law Kesehatan dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2023.

3. Pengaturan Omnibus Law harus mengedepankan jaminan hak kesehatan masyarakat.

4. Perlu sinergi dari pemerintah, DPR dan organisasi profesi kesehatan dalam setiap kebijakam di bidang kesehatan.

5. Penataan di bidang kesehatan agar tidak mengubah yang sudah berjalan dengan baik.

6. Mengharapkan adanya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan Omnibus Law di bidang kesehatan

Hingga kini organisasi profesi kesehatan baik di tingkat pusat dan daerah terus menggalang kekuatan untuk menolak RUU Omnibus Law Kesehatan.

Dalam waktu dekat, secara resmi 5 organisasi profesi kesehatan akan mendatangi DPRD Babel untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penolakan ini.

“Kita terus berupaya agar aspirasi didengar dan sejumlah langkah tengah disusun,” tutup Adi. (fh/wh)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar