Mapur Memanas, Warga dan Penambang Nyaris Bentrok

Picu Konflik Pemdes Minta Tambang Ilegal Ditutup

BANGKA – Puluhan masyarakat tergabung tokoh pemuda dan Forum Nelayan Pantai Tuing Desa Mapur Kecamatan Riausilip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), nyaris bentrok dengan penambang ilegal di hutan lindung sungai Kuala Mapur, Rabu (9/6/2021).

Peristiwa terjadi manakala puluhan masyarakat dan tokoh pemuda Desa Mapur mendatanggi para penambang. Warga didampinggi pemerintah desa meminta agar tambang ilegal tersebut segera di hentikan karena akan memicu konflik.

Suasana mulai panas disaat warga meminta para penambang untuk naik kedarat.  Sempat terjadi adu argumen antara kedua belah pihak namun kondisi tersebut dapat ditenangkan oleh perangkat desa Mapur.

“Kita ketahui bersama bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah Hutan Lindung dan daerah aliran sungai yang terhubung langsung ke pantai Tuing. Sehingga tidak ada alasan dan toleransi terhadap aktivitas ilegal mining di wilayah tersebut,”ujar Ketua Karang Taruna Desa Mapur, Gilang Virginiawan kepada wartawan.

Gilang mengecam seluruh pihak yang terlibat aktivitas tambang ilegal di lokasi dapat segera menghentikan kegiatannya. Dia juga meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menindak penambang ilegal yang terkesan tidak mengindahkan imbauan.

“Kami menagih janji Bapak Kapolres Bangka untuk mengambil tindakan tegas berupa penegakkan hukum tehadap pelaku penambangan di Sungsi Kuala Mapur. Itu disampaikan pada penertiban yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 lalu,”terang Gilang.

Gilang menambahkan, aktivitas penambangan di hutan lindung sungai Kuala Mapur telah melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat Mapur. Dampak penambangan ilegal berpotensi pendangkalan aliran sungai hingga perusakan hutan disekitar sungai.

“Terkait adanya oknum aparat yang membekengi penambang agar diusut sampai tuntas. Untuk itu perlu dilakukan investigasi mendalam agar dalang yang membackup dapat ditindak,”tegas Gilang.

“Kami ingin konflik sosial dapat dihindari dan kewibawaan aparat penegak hukum dapat terjaga. Maka itu penegakan hukum secara tegas adalah solusinya,”tambah Gilang.

Sementara Ketua Forum Nelayan Tuing Desa Mapur, Heri Susanto mengatakan pihaknya telah mewarning para penambang di Sungai Kuala untuk menghentikan aktivitas karena akan memicu konflik.

“Kalau kondisinya semacam ini (konflik), apa boleh buat kita tutup semua. Kita tunggu informasi sampai hari Sabtu (12/6/2021), ini. Kalau masih berselisih berarti mereka tidak mau lagi menambang di sungai ini, berarti kami tutupkan,”tegas Heri.

Sementara Sekretaris Desa Mapur, Agus Kurniawan menegaskan lokasi sungai Kuala Desa Mapur merupakan kawasan hutan lindung dan pemerintah desa tidak ada kepentingan disitu.

“Daerah ini dalam kawasan hutan lindung. Kami juga tidak ada kepentingan disini. Dari pada terjadinya konflik lebih baik ditutup saja. Persoalan ini akan kami laporkan dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Karena bila dilanjutkan akan berdampak kepada nelayan dan masyarakat,”tegas Agus.

Sementara Kapolres Bangka AKBP Widi Haryawan SIK saat dikonfirmasi mengatakan bila upaya penertiban sudah pernah dilakukan.

“Minggu lalu kita sudah pernah razia disana,”kata Kapolres singkat.

Pantauan dilokasi suasana sempat memanas antara warga dengan Penambang.  Bahkan salah seorang penambang dengan tegas menyebut aktivitas penambangan ilegal dikawasan hutan lindung Kuala Mapur dibekengi oknum aparat. (SB)