SUARABANGKA.COM – Nelayan yang biasa melakukan aktifitas penangkapan ikan di Perairan Laut Bembang Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat mengeluhkan Aktivitas Kapal Isap Produksi yang dianggap menimbulkan dampak limbah dan mempengaruhi hasil tangkap nelayan.
Guna penyelesaian persoalan tersebut, beberapa nelayan yang Anggota DPRD Bangka Barat dan BPD serta Kades Air Nyatoh menemui Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyampaikan aspirasi mereka, Selasa, (10/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya sepaham dengan nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga, khususnya nelayan Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip.
“Inilah hasil sumber laut dari Desa Air Nyatoh dan memberi dampak positif bagi masyarakat UMKM di sana,” ujar Didit kepada awak media di ruangannya, seraya menunjukkan berbagai produk UMKM yang dihasilkan.
Ia menegaskan, bahwa segala aktivitas di laut yang berpotensi mengganggu ekosistem dan mata pencaharian nelayan harus dikaji secara menyeluruh. “Pertanyaannya, jika laut mereka terganggu aktivitas penambangan timah? Ya, teman-teman media lah yang bisa menjawab,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Didit menyatakan bahwa pihaknya bersama sejumlah instansi terkait akan turun langsung ke lokasi esok hari untuk memastikan kondisi di lapangan.
“Maka kesimpulan kita hari ini, biar kita secara optimis menilai, maka sudah diputuskan besok pagi, Dinas Kelautan, Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol-PP, PT Timah, dan Dinas Pertambangan akan melakukan pengecekan ke lapangan. Seperti apa lokasinya, sehingga kita akan memberi sebuah solusi sendiri,” tuturnya.
Ditambahkan Didit, besok pihak-pihak terkait diminta untuk melakukan pengecekan lapangan dan apa hasilnya akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada PT Timah.
“Dan kita juga akan segera mendapat laporan dari hasil lapangan, para dinas yang akan turun, juga DPRD. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat kesimpulan dan kita laporkan kepada PT Timah,” pungkasnya.
Sementara itu, di satu sisi pihak BPD meminta kepada DPRD dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh kalangan.
“Semoga nantinya ada solusi, tentu kami berharap rasa keadilan dan keamanan bagi kami semua,” pintanya. (rah)