Ombudsman Nilai Pemkab Basel dan Bateng Lamban Lakukan Vaksinasi Covid-19

PANGKALPINANG – Hampir dua pekan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan vaksinasi di daerah berdasarkan informasi update dari sumber media serta data penerimaan, pemakaian dan stok dosis vaksin melalui laman https://vaksin.kemkes.go.id.

Secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai sekitar 39,08% vaksin dosis pertama dan 18,92% vaksin dosis kedua dari sekitar 1.137.824 sasaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman https://vaksin.kemkes.go.id sampai dengan tanggal 16 September 2021, daerah yang persentasenya cenderung lambat dalam pemakaian vaksin dan cenderung masih cukup banyak menyimpan stok vaksin secara persentase adalah Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pemantauan langsung terhadap dua kabupaten tersebut, pada Kamis (16/9/2021).

Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar
Ariadhy, melalui ketwrangan tertulisnya kepada redaksi suarabangka.com, Jumat (17/9/2021).

Baca Juga  Resmi! Kejati Babel Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Trasportasi Pimpinan DPRD

“Kami kira vaksinasi di Babel harus menjadi salah satu langkah utama mengingat situasi covid kita masih menjadi perhatian. Kemudian sebagian besar sekolah-sekolah juga sudah mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sehingga seharusnya ini menjadi penting,” katanya.

“Saat ini distribusi vaksin sudah mulai cukup lancar stoknya sehingga arahan Pemerintah Pusat yaitu agar daerah segera melakukan percepatan vaksinasi dan tidak boleh lagi menyimpan stok vaksin. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi perhatian secara serius khususnya oleh Pemkab Bangka Selatan dan Bangka Tengah”, tambah Yozar.

Ombudsman berharap Pemkab Bangka Selatan dan Bangka Tengah dapat
mempertimbangkan pola kerja baru yang lebih aktif dalam melakukan vaksinasi.

“Kami juga berharap Bupati Bangka Selatan serta Bupati Bangka Tengah dapat mendukung penuh percepatan vaksinasi dengan menambah tenaga vaksinator, memperkuat koordinasi dengan semua elemen masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga  Plt Ketua DPRD Babel Adet Mastur Pimpin RDP Bersama Forum Penyelamat Hutan Rakyat

Selain itu Yozar meminta bupati menggunakan kewenangan yang dimiliki misalnya memerintahkan aparatur pemerintahan memberi contoh yang baik untuk ikut vaksinasi.

Petugas vaksinasi di lapangan pun dapat disiplin melakukan updating data vaksinasi pada sistem.

“Tidak kalah penting agar dapat mendorong pemerintah pusat untuk menerbitkan juknis pengadaan vaksin sehingga nantinya stok vaksin tetap aman,” pungkas Yozar.

Menanggapi hal tersebut Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Zaitun, mengatakan bahwa lambatnya vaksinasi disebabkan beberapa hal, di antaranya masih
ada daerah tertentu di Bangka Tengah yang masyarakatnya masih takut divaksin, serta masih kurangnya jumlah SDM vaksinasi.

“Betul Pak, beberapa minggu yang lalu pergerakan vaksinasi di Bangka Tengah terbilang lambat. Namun, kami segera menyikapi dengan memperkuat koordinasi dengan pihak TNI/POLRI mensosialisasikan dan melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga  Lima Smelter Timah Sitaan Kejagung Dititipkan ke Kementerian BUMN

“Kami juga telah menggencarkan vaksinasi di pesantren dan sekolah-sekolah. Kemudian bekerjasama dengan berbagai pihak dalam supply vaksin seperti dengan pihak kepolisian, kodim, partai politik serta pihak lainnya, alhamdulillah beberapa hari ini hasilnya cukup meningkat,” lanjut Zaitun.

Tidak jauh berbeda, Slamet Wahidin, Kasie Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan pun mengatakan memiliki kendala dalam hal masih adanya masyarakat yang masih kurang kesadarannya untuk divaksin.

Bahkan pelaksanaan vaksinasi bagi petugas publik di Bangka Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.

Kendala lain yaitu updating data setelah pelaksanaan vaksinasi pada sistem yang disediakan Pusat masih tergolong lambat dilakukan oleh petugas vaksinasi di faskes.

Sehingga, katanya, terlihat seolah-olah Pemkab Bangka Selatan semakin terkesan kurang serius dalam pelaksanaan vaksinasi. (rel/fh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *