PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (30/3/2026). Laporan ini menjadi cerminan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan selama setahun terakhir.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh masyarakat atas dukungan yang telah diberikan.
“Kami menyadari masih ada kekurangan, namun sinergi semua pihak menjadi kunci agar pembangunan Pangkalpinang semakin baik ke depan,” ujarnya.
Tahun 2025 disebut sebagai periode yang cukup spesial, mengingat sebagian waktu pemerintahan masih dipimpin penjabat kepala daerah hingga pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif pada Oktober 2025. Meski demikian, Pemkot tetap menjaga konsistensi pelayanan publik dan pembangunan.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan capaian 107,89 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran.
Di sektor pendidikan, berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta bantuan peserta didik berhasil mendorong realisasi anggaran hingga 85,03 persen. Sektor kesehatan juga mencatat capaian tinggi dengan realisasi 96,59 persen, termasuk peningkatan fasilitas di RSUD Depati Hamzah dan cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang hampir sempurna, yakni 99,86 persen.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan air bersih, dan fasilitas umum turut menunjukkan progres signifikan dengan tingkat realisasi 91,56 persen. Selain itu, perhatian terhadap kelompok rentan juga terus diperkuat melalui berbagai bantuan sosial.
Kabar baik datang dari sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 5,73 persen, didukung pelaksanaan job fair dengan ratusan lowongan kerja serta pelatihan tenaga kerja.
Namun, di balik berbagai capaian tersebut, Pemkot Pangkalpinang menghadapi tantangan di sektor investasi. Realisasi investasi mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp2,62 triliun dari sebelumnya Rp4,94 triliun.
Meski demikian, pemerintah terus berupaya meningkatkan daya tarik investasi melalui berbagai program strategis, termasuk dukungan terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan 42 Koperasi Merah Putih, serta layanan kesehatan gratis.
Tak hanya itu, inovasi pelayanan publik juga terus digencarkan, seperti layanan administrasi kependudukan di hari libur dan program jemput bola untuk mempermudah akses masyarakat.
Sepanjang 2025, Pangkalpinang juga menorehkan sejumlah prestasi membanggakan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan Daerah Tertib Ukur, serta predikat badan publik informatif.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan.
“Ke depan, kami akan terus berbenah demi mewujudkan Pangkalpinang yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya. (*)
Sumber : Diskominfo