PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan pentingnya keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi penguatan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna di Balai Betason Kantor Wali Kota, Kamis (16/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Dessy menyoroti masih lemahnya koordinasi antar pihak serta belum optimalnya penerapan standar kualitas dalam beberapa bulan terakhir. Ia menegaskan bahwa komunikasi lintas sektor harus diperkuat agar program berjalan terarah.
“Program ini tidak boleh berjalan tanpa koordinasi yang jelas. Semua pihak harus duduk bersama menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
Temuan di Lapangan Jadi Perhatian
Pemkot menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar, mulai dari kualitas rasa, kemasan, hingga kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Tak hanya itu, masih ada pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sistem pengelolaan limbah yang dinilai belum memadai, baik limbah cair maupun sampah.
Dessy mengingatkan bahwa pengelolaan limbah harus menjadi perhatian serius agar program MBG tidak menimbulkan dampak lingkungan baru. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan untuk mencegah risiko seperti keracunan.
“Pemkot tidak masuk ke dapur, tetapi kami bertugas memastikan semuanya aman dan sesuai standar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 SPPG, dengan 18 unit aktif dan satu masih dalam tahap persiapan. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 38 unit.
Dari SPPG yang aktif, program MBG telah menjangkau 43.388 penerima manfaat, termasuk siswa, tenaga pendidik, dan non-pendidik.
“Setiap SPPG juga menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari relawan hingga tenaga profesional,” jelasnya.
Dini mengungkapkan, seluruh SPPG diwajibkan memenuhi standar ketat, termasuk sertifikasi SLHS dan halal. Pengawasan dilakukan sejak awal operasional dan dilanjutkan dengan inspeksi rutin setiap bulan.
Namun, ia mengakui masih ada kendala teknis di lapangan. Beberapa unit bahkan sempat dinonaktifkan sementara akibat temuan kualitas makanan dan kebersihan.
Salah satu kasus yang mencuat adalah ditemukannya produk olahan UMKM berupa pempek yang mengandung ulat, serta persoalan pengelolaan sisa makanan.
“Kami sudah lakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pelatihan ulang penjamah makanan,” ungkapnya.
Saat ini, dua SPPG masih dinonaktifkan sementara dan dua lainnya dalam tahap perbaikan. Pihaknya menargetkan seluruh unit dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat.
“Sebagian kemungkinan sudah aktif kembali minggu depan,” pungkasnya. (*)