Pemprov Babel Raih 26 Penghargaan Nasional, Gubernur Tegaskan LKPJ Bukti Kinerja Nyata

PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan komitmennya menghadirkan pemerintahan yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel, Jumat (27/3/2026), dipimpin Ketua DPRD Didit Srigusjaya dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam pidatonya, Hidayat menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk nyata akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

“LKPJ ini bukan hanya laporan, tetapi bukti kerja nyata. Kami ingin memastikan masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” tegasnya.

Baca Juga  PT Timah Kembali Akan Fasilitasi Nelayan dan Kelompok Rentan Miliki Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Sejak dilantik pada 17 April 2025, Hidayat Arsani mengungkapkan bahwa Pemprov Babel telah mencatat berbagai capaian signifikan. Dalam waktu singkat, sebanyak 26 penghargaan tingkat nasional berhasil diraih, mencerminkan kinerja dan inovasi yang terus berkembang.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Babel berhasil meraih predikat terbaik dalam pencegahan korupsi dari KPK RI, serta mencatat skor tinggi reformasi birokrasi sebesar 84,37. Sementara itu, pada sektor pelayanan publik, penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik dari Kementerian Dalam Negeri menjadi bukti peningkatan kualitas layanan.

Baca Juga  Tekan Inflasi, Tim Satgas Pangan Terpadu Turun ke Lapangan

Transformasi digital juga menunjukkan progres pesat. Babel berhasil masuk tiga besar nasional dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, serta telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber di seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, capaian di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi juga menunjukkan tren positif. Mulai dari predikat Provinsi Layak Anak, implementasi Kawasan Tanpa Rokok, hingga pertumbuhan ekonomi nonpertambangan yang terus meningkat.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci utama,” ujarnya.

Baca Juga  Warga Koba Pertanyakan Progres Pemeriksaan Dana Pasca Tambang

Meski demikian, Hidayat mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi ke depan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga arah pembangunan tetap optimal.

“Kami percaya kolaborasi yang kuat adalah kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan,” katanya.

Menutup penyampaiannya, Hidayat Arsani memastikan pemerintah provinsi akan terus meningkatkan kinerja, memperkuat kemandirian daerah, serta menghadirkan pembangunan yang merata.

“Ke depan, kami akan menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Bangka Belitung,” pungkasnya. (*)