PJ Gubernur Ridwan Bahas Isu Strategis Bersama Tokoh Babel di Jakarta

JAKARTA – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin membahas sejumlah isu penting dengan para tokoh Babel di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Ridwan dalam pidatonya pada acara silaturahmi dan diskusi ini menyampaikan tujuan digelarnya acara ini untuk menampung gagasan maupun strategi membangun Kepulauan Bangka Belitung melalui potensi investasi.

Terutama menurut Ridwan untuk sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan, serta perikanan.

“Untuk kita ketahui memang kontributor terbesar pertumbuhan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 masih dari industri pertambangan, karenanya terus kita perjuangkan peningkatan royaltinya dan hilirisasinya,” ungkap Ridwan.

“Kemudian kontributor lainnya yakni pertanian dan industri pengolahan. Di sektor ini keunggulan dan produksi lada putih kita mencapai 38.19% dari total produksi lada Indonesia (2021) sebesar 77.400 ton. Kita juga punya alokasi ruang berdasarkan RTRW Prov.Kep. Babel seluas 930.450 hektar,” sambungnya.

Kemudian menurut Ridwan keunggulan tersebut menjadi peluang investasi bagi investor dan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

“Ujung harapan saya adalah datangnya investor untuk bersama-sama kita membangun Babel. Maka jika ada relasi teman-teman di sini, dapat memberikan peluang itu,” kata Ridwan.

“Kita mesti punya daya tarik sendiri. Apa hebatnya Bumi Serumpun Sebalai ini sehingga orang lebih memilih berinvestasi di sini? Apa yang mau kita jual sebagai nilai lebih. Jika berbicara infrastruktur sudah pasti Jawa dan Sumatera lebih baik,” sambungnya.

Kemudahan Investasi

Baca Juga  Ditpolairud Polda Babel Tertibkan Tambang Ilegal di Mengkubung dan Dante

Menurut Ridwan, salah satu ide yang mungkin bisa dilakukan, dijelaskannya adalah kemudahan investasi, semisal dengan menyediakan lahan gratis ataupun sebagai penyertaan saham.

“Nah hal-hal seperti ini, tentu teman-teman di sini punya pengalaman, sehingga saya berharap pengalaman itu dapat dibagikan kepada kita di sini. Di sini juga hadir para kepala daerah yang siap membantu dan tentunya senang jika di wilayahnya dilakukan pembangunan,” ujarnya.

Ridwan berharap melalui diskusi ini berujung produktif dan tidak hanya sekedar wacana tanpa implementasi.

“Jika misalnya ada kendala regulasi, di sini sudah hadir bersama kita perwakilan dari DPR RI, juga dari Dirjen Kementerian LHK. Untuk mendukung ini, kami akan menyususn tim teknis untuk mendiskusikan secara detail,” kata Ridwan.

Peluang Program

Anggota DPD RI asal Babel yang hadir Dharmansyah Husein menyampaikan bahwa saat ini banyak pencanangan program nasional yang memiliki peluang bagus di Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya food estate.

“Menteri kelautan dan perikanan telah mencanangkan food estate berbasis perikanan, beliau katakan siapkan lahannya. Saya kira ini bagus. Di Belitung sudah disiapkan, di Belitung Timur ini juga sangat potensial,” kata Ridwan.

“Selain itu, sekarang komoditas udang vaname di Kepulauan Babel ini sangat bagus. Namun, kendala infrastruktur kita, khususnya untuk distribusi komoditas ini sangat panjang. Ini perlu solusi bersama,” ujarnya.

Menurut Darmansyah potensi masing-masing daerah ini perlu untuk segera dipetakan sebagai acuan pembangunan di masa mendatang.

Baca Juga  PIP Muara Pangkalbalam di IUP PT Timah, KSOP: Sekarang 0,6 Mil, Sudah Aman

Dia mencontohnya Kabupaten Belitung Timur punya perencanaan membangun wilayahnya sebagai industri kelauatan, sementara Belitung menjadi destinasi wisata kelas dunia, Bangka Selatan dengan Kawasan Industri Sadai, Bangka Barat dengan Pelabuhan Tanjung Ular, begitupun daerah lain.

“Ini saya rasa perlu fokus sehingga pembangunannya berkelanjutan. Kami yang berada di pusat ini juga akan berupaya agar program-program di daerah tersebut bisa masuk dalam pelaksanaan program program nasional,” ujarnya.

Perjuangkan Legalitas

Sementara tokoh lainnya Bambang Patijaya, Anggota Komisi VII DPR RI, menyebutkan isu pertambangan timah memang tidak ada habisnya.

Bambang menyampaikan agar ada legalitas aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat. Mengingat pertumbuhan ekonomi di Babel ini juga dipicu oleh pergerakan ekonomi bawah.

“Di sini yang harus perjuangkan legalitasnya baik itu dari teknis menambang sesuai dengan K3 kemudian legalitas untuk usahanya juga ada. Kemudian, besaran royalti untuk semua mineral ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama dan agar penyelesaiannya pun tidak dipandang secara sektoral saja,” kata Bambang.

“Saran saya dari Komisi VII yakni agar timah segera dibuat tabel untuk tarif royaltinya sehingga dunia usaha tidak kaget,” sambungnya.

Solusi Penambangan

Menanggapi dua tokoh ini, Ridwan menegaskan ia tidak mentolerir pertambangan tanpa legalitas.

“Saya selalu mengatakan tidak boleh ilegal. Solusi kita upayakan, salah satunya WPR dan beberapa kebijakan lain. Kita tetap carikan solusi agar kegiatan penambangan itu legal,” tegasnya.

Baca Juga  Dalam Kurun Waktu 22 Tahun PT Timah Dukung 9.787 UMKM Hingga Berkembang

Ridwan menyebutkan kegiatan ini menjadi awal yang baik agar setiap pihak dapat menggali potensi dan menangkap peluang investasi untuk membangun Kepulauan Bangka Belitung lebih sejahtera.

“Sebagai langkah awal hasil diskusi ini terlebih dahulu akan diolah dan akan kita tindak lanjuti dengan mengumpulkan Bappeda dari Kabupaten/Kota. Tadi kita sudah sepakat minimal whislist kita ini sudah terpetakan,” ungkapnya

“Pesan saya, dimanapun kita, marilah tetap menyampaikan nilai positif tentang Kepulauan Bangka Belitung. Kemanapun, saya selalu kampanyekan Negeri Serumpun Sebalai, saya bangga kohesi sosialnya yang terjalin bagus, tidak ada SARA, tidak ada konflik horizontal, kerusuhan. Minimal itu saja dulu yang bisa kita jaga, agar ada nilai jual untuk memajukan provinsi,” sambung Ridwan.

Kegiatan silaturahmi dan diskusi ini kemudian dimanfaatkan masing-masing pihak baik itu Kepala Daerah dan pengusaha untuk bertukar ide, pendapat dan solusi.

Tokoh lainnya yang hadir Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen, Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani dan Dirut Utama PT. Timah Tbk Achmad Ardianto.

Selain itu Kepala Daerah Tingkat II di Kep. Babel, Sekda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Naziarto, beberapa pejabat di Lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dan sejumlah pengusaha asal Negeri Serumpun Sebalai. (***)

Tinggalkan Balasan