PANDEMI Covid-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia telah memberikan dampak signifikan kepada seluruh sektor dan lini bisnis. Sektor yang cukup terganggu adalah pertanian dan berimbas pada ketahanan pangan nasional.
Kementerian Pertanian mengakui pandemi Covid-19 membuat terganggunya produksi pertanian akibatpembatasan pergerakan orang/tenaga kerja. Kemudian terganggunya distribusi pangan karenaakibat penerapan PSBB dan penutupan wilayah secara terbatas, daya beli masyarakat yang menurundan terjadinya PHK. Selain itu, pesatnya era digital menjadi tantangan tersendiri bagi para pemangku kepentingan untuk beradaptasi.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian Leli Nuryati mengatakan, di era pandemi Covid-19 banyak tantangan yang kita hadapi dan juga perlu kebijakan pembangunan petanian di era digital.
“Di internal kita pun tantangan dan ancaman pandemi Covid-19 telah menimpa semua sektor, dan kita harus tetap mempertahankan agar ketahanan pangan tetap terjaga dengan kebijakan kementerian pertanian yang diarahkan untuk mningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Leli dalam webinar Warta Ekonomi bertajuk “Inovasi Digitalisasi dan Pembiayaan sebagai Kunci Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan” di Jakarta, baru-baru ini.
Lebih lanjut, katanya, untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan, Kementan memiliki strategi pembangunan pertanian melalui lima Cara Bertindak (CB).
“CB1 peningkatan kapasitas produksi, CB2 diversifikasi pangan lokal, kemudian ketiga penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Kemudian keempat, pengembangan pertanian modern yang didalamnya adalah memanfaatkan digitalisasi seperti pengembangan smart fsrming. Kemudian yang kelima adalah gerakan tiga kali ekspor,”jelas Leli.
Sementara dari sisi pembiayaan, Kementan melakukan tiga inovasi kebijakan KUR sektor pertanian dengan Meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp 100 juta; Pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (cluster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai Bapak Angkat (offtaker); dan Relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR.
Hasilnya serapan KUR sektor pertanian per 12 November 2021 telah mencapai Rp74,47 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 2 juta debitur. Adapun penyaluran KUR ini mencapai 106,38% dari target Rp70 triliun.
Selanjutnya dari sisi digitalisasi, Kementan mengembangkan Agriculture War Room (AWR) berbasis AI, IoT, dan Robot Construction. Leli bilang dimanfaatkan untuk lemantauan kegiatanbudidaya pertanian, pascapanen, pengolahan dan pemasaran.
“Lalu monitoring ketersediaan
dan distribusi saranaproduksi pertanian (benih, pupuk, alsintan, dll); sarana pelatihan petanidan petugas; serta sarana penyuluhan
pertanian,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Supply Chain Dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, Bulog mendukung tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga.
Sesuai Perpres 48/2016, Perum Bulog melaksanakan kebijakan pembelian padi, jagung dan kedelai dengan ketentuan harga acuan atau HPP, dan fleksibilitas harga sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dan melakukan hak importasi bila diperlukan.
“Kita juga sudah mempunyai sistem online di seluruh Indonesia. Jadi pada saat transaksi pembelian di gudang manapun, dari pusat sudah bisa langsung memonitor dan semuanya sudah terkontrol daru kantor pusat,” paparnya.
Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky mengungkapkan, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) memiliki sejumlah inisiatif strategis dalam mendukung ketahanan pangan seperti customer-centric R&D untuk produk-produk pemenuhan nutrisi tanaman dan agrisolutions untuk membangun keterikatan pelanggan.
“Kemudian operation excellence pabrik; optimalisasi manufacturing network footprint; membangun kapabilitas digital and advanced analytics yang inovatif; dan pendirian Indonesia Fertilizer Institute serta kolaborasi dengan institusi lain, riset pasar dan advokasi kebijakan,” sebutnya.
Lebih lanjut, kata dia, pihaknya juga berinisiatif memberikan solusi pertanian yang mudah dijangkau petani, optimalisasi pendapatan circular economy dari pemanfaatan waste, memperkuat partnership dengan distributor dan UMKM/ retailer, dan Key Account Management untuk segmen komersil korporasi.
Di sisi lain, digitalisasi PIHC dilakukan secara menyeluruh yang dimulai dari R&D, procurement, operasi dan pemasaran secara end to end untuk mewujudkan produk yang sesuai dengan tantangan pertanian ke depan dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan.
Senada, Direktur Utama PT. Pupuk Kalimantan Timur Rahmad Pribadi menuturkan, digitalisasi di industri pupuk menjadi penting karena akan menopang ktahanan pangan secara keseluruhan.
“Digitalisasi di Pupuk Indonesia tidak hanya sekadar menjadi lebih efisien karena efisien itu dampak yang sdh dipastika, tapi kita juga ingin mengekspand bisnis kita. Di Pupuk Kaltim kita sudah melakukan digitalisasi almost in all aspect, jadi kita ada 85 lebih aplikasi yang sudah kita inisiasi dan implementasikan. sistem yang sudah kita develop itu mencakup semua hal, contohnya iSmart yang mengumpulkan data operasional dari semua pabrik,” terang Rahmad.
Adapun selain Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, dan PT Pupuk Kaltim, hadir pula sebagai pembicara Head of Academy TaniHub Group Deeng Sanyoto dan Head of Purchasing and Sourcing Sayurbox Vincent Gunawan. Sementara diskusi ini dimoderatori oleh Ketua Bidang Sustainability GAPMMI Arief Susanto. (SB)
