JAKARTA – Wacana penerapan work from home (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dirancang secara matang, jelas, dan berbasis data.
Menurut Bey, jika pemerintah benar-benar ingin menerapkan WFH sebagai strategi efisiensi energi, maka perlu ada desain kebijakan yang terukur. Ia menekankan pentingnya perhitungan konkret terkait potensi penghematan BBM serta dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” ujarnya di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Bey menyebut, usulan tersebut perlu dikaji secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan situasi internasional. Selain itu, ia mengapresiasi berbagai masukan yang mendukung penerapan WFH, termasuk dari sejumlah pejabat pemerintah. Momentum menjelang libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi juga dinilai menjadi faktor yang relevan dalam pertimbangan kebijakan.
Namun demikian, Bey mengingatkan agar penerapan WFH tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Perlu dihitung berapa BBM yang mau dihemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah menentukan secara jelas instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan skema WFH. Dengan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang besar, pengaturan yang tepat dinilai penting agar kebijakan ini benar-benar efektif dan tidak menurunkan kinerja birokrasi.
“Nanti akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat jika ditentukan rentang waktu dan instansi yang menerapkan,” tutup Bey. (**)