PANGKALAN BALAI – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Rabu (22/4/2026), menjadi momentum penting bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, Bupati Banyuasin, Askolani, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Perumus DPRD atas pembahasan komprehensif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Askolani, rekomendasi yang disampaikan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan kuat fungsi pengawasan legislatif sekaligus bentuk kemitraan strategis dalam membangun Banyuasin ke arah yang lebih baik.
“Rekomendasi tersebut sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan masyarakat ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti secara serius dan terukur. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan mengintegrasikannya ke dalam berbagai kebijakan strategis, mulai dari penyusunan dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga perumusan program kerja perangkat daerah.
Tak hanya itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil juga menjadi fokus utama. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, keselamatan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.
“Kami ingin memastikan setiap rekomendasi benar-benar berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga komitmen bersama harus terus diperkuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Banyuasin juga akan memperkuat implementasi RPJMD 2026–2027, dengan penekanan pada program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan yang lebih partisipatif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, menandakan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)