BANGKA — PT TIMAH (Persero) Tbk kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat melalui pembaruan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).
Langkah strategis ini dibahas dalam forum Focus Group Discussion (FGD) multipihak yang digelar di Gedung Cassiterite, Timah Learning Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Senin (4/5/2026). Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga perwakilan desa.
Melalui forum ini, PT TIMAH bersama Kabupaten Bangka berupaya menyelaraskan program pemberdayaan dengan arah pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Departement Head Corporate Communication PT TIMAH, Anggi Budiman Siahaan, menegaskan bahwa pembaruan RIPPM merupakan langkah penting yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak.
“Melalui FGD ini, kami ingin memastikan setiap masukan menjadi dasar dalam merumuskan program yang lebih relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
RIPPM PT TIMAH sendiri mencakup delapan pilar utama, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan dan infrastruktur. Dalam pembaruan kali ini, fokus diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, pendidikan, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai isu strategis yang mengemuka. Di sektor pendidikan, peserta menyoroti pentingnya pemerataan akses, terutama bagi anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus, serta penguatan kapasitas guru dan orang tua.
Sementara di sektor ekonomi, pembahasan mengarah pada pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, digitalisasi pemasaran, hingga penguatan sektor pariwisata. Tak kalah penting, isu lingkungan seperti revitalisasi lahan eks tambang dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular juga menjadi perhatian utama.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Thony Marza, menilai forum ini sebagai langkah positif untuk menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan daerah.
“Program CSR dan PPM PT TIMAH sudah banyak dirasakan manfaatnya. Ke depan, sinergi seperti ini perlu terus diperkuat agar lebih terarah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Riding Panjang, Fajar S, yang melihat forum ini membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam memberdayakan masyarakat desa.
Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Irwan menilai keterlibatan perguruan tinggi akan membuat program lebih berbasis kebutuhan nyata dan berdampak jangka panjang.
Melalui pendekatan partisipatif ini, PT TIMAH berharap RIPPM yang diperbarui mampu menjadi fondasi kuat dalam menciptakan program pemberdayaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan—sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah operasional perusahaan. (*)