PANGKALPINANG – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (19/6/2026).
Capaian ini menandai keberhasilan Kabupaten Bangka Barat meraih predikat tertinggi dalam audit keuangan tersebut selama 7 kali berturut-turut, sekaligus menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemkab Bangka Barat untuk menjalankan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akurat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sejiran Setason.
Bupati Bangka Barat Markus, menyampaikan capaian WTP ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
“Terimakasih kepada semua pihak terkait atas kerjasamanya, terutama tim LKPD Pemkab Babar atas dedikasi dan pengorbanannya yang luar biasa selama ini,” kata Markus di Pangkalpinang.
Dia menekankan pentingnya menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar semakin baik ke depan.
“Tentunya ini prestasi yang menggembirakan, membanggakan, dan luar biasa bagi kita semua. Tapi lebih dari itu, capaian ini sebagai pemacu kita dalam pengelolaan keuangan agar lebih baik lagi. Harapan kami ke depan bisa berturut-turut sampai 10 kali mendapatkan WTP,” ujarnya.
Markus lantas meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar tidak menjadi persoalan pada pemeriksaan berikutnya.
Senada disampaikan Ketua DPRD Bangka Barat H. Badri Syamsu. Dia menegaskan, pihak DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan kaitannya dengan apa saja yang menjadi catatan atau rekomendasi untuk Pemda Bangka Barat.
“Kami dari DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan dalam hal apa saja yang menjadi catatan BPK Babel untuk ditindaklanjuti. Kami akan rapat internal untuk sikapi catatan tersebut. Semoga ke depan pengelolaan keuangan Babar lebih baik, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Flora Anita Diassari menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir melainkan target wajib yang merepresentasikan transparansi dan akuntabilitas serta cerminan keberhasilan pemda dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (***)