PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin mengungkapkan pemerintah setempat tengah menghitung besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang nantinya akan dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2026.
Dana tersebut diproyeksikan untuk menutupi sejumlah kebutuhan prioritas daerah, terutama kekurangan anggaran program Universal Health Coverage (UHC).
Dalam keterangannya, Senin (18/5/2026), Saparudin mengatakan saat ini pemerintah daerah mulai memetakan besaran dana yang tersedia hasil efisiensi anggaran, termasuk pemotongan perjalanan dinas hingga 50 persen sesuai arahan Presiden.
“Di APBD perubahan itu kan ada SILPA, nah harus kita hitung nanti kita mau gunakan buat apa. Sekarang ini sudah mendekati, jadi kita harus tahu ada sekian miliar,” ujar Saparudin.
Menurutnya, salah satu sumber SILPA berasal dari kebijakan efisiensi perjalanan dinas yang telah diterapkan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dana hasil penghematan tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan untuk menutupi sejumlah kekurangan anggaran yang masih menjadi beban pemerintah kota.
Fokus utama penggunaan dana itu, kata dia, ialah untuk pembayaran program UHC yang saat ini masih mengalami kekurangan sekitar Rp4,4 miliar.
“Yang masih kita kekurangan itu di pembayaran untuk UHC. Tadinya pemerintah provinsi yang mau menanggung, sehingga kita belum menganggarkan. Tetapi kemudian provinsi belum bisa memastikan apakah itu bisa ditanggung atau tidak,” jelasnya.
Karena belum adanya kepastian dari pemerintah provinsi, Pemkot Pangkalpinang kini mengambil langkah cepat dengan menyiapkan dana dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup sementara kebutuhan tersebut.
“Sementara ini salah satunya menggunakan dana hasil PAD sekitar Rp6 miliar untuk menutupi itu dulu,” katanya.
Langkah efisiensi yang dilakukan Pemkot Pangkalpinang dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan. (*)