SUARABANGKA.COM – Defisit APBD kini menghantui Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berimbas pada pemotongan perjalanan dinas di masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar 50 persen.
Hal ini terungkap dalam pembahasan program strategis 2025, antara Gubernur Babel Hidayat Arsani dengan seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Babel di Ruang Batu Rakit, Rumah Dinas Gubernur, Minggu (4/5/2025) malam.
Ketua TAPD yang juga menjabat Plt Sekda Pemprov Babel Fery Afriyanto, memaparkan postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 pergeseran yang dicapai hingga caturwulan I periode April 2025 dengan total Rp2,370 triliun.
Angka tersebut menurun sebesar Rp20,8 miliar dari APBD 2025 yang sebelumnya berada pada Rp2,391 triliun. Defisit ini juga disumbang dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dana alokasi umum (DAU) Pemerintah Pusat yang mengalami pemotongan sekitar Rp49 miliar, yang sebelumnya mendapat Rp163 miliar, kini hanya mendapat Rp114 miliar.
Dengan berkurangnya dua sumber pendapatan itu, pada awal tahun Kep. Babel mengalami defisit anggaran sebesar Rp70 miliar, dan berpotensi defisit Rp273 miliar pada tahun berjalan.
“Dengan kondisi tersebut, kita masih harus mengencangkan ikat pinggang, dan TAPD memberikan beberapa alternatif dalam menghadapi efisiensi tahap kedua demi menyeimbangkan pendapatan, dan belanja daerah, yang selanjutnya menyesuaikan dengan posisi pendapatan daerah untuk dibahas bersama DPRD,” ujar Fery.
Alternatif yang diajukan TAPD yaitu kembali melakukan pemangkasan anggaran pada perjalanan dinas di seluruh Perangkat Daerah sebesar 50 persen dari anggaran yang disediakan sekitar Rp70 miliar, sehingga jika dirata-ratakan tiap Perangkat Daerah hanya akan menerima Rp1,1 miliar pertahun. Nominal tersebut masih akan dilakukan penyesuaian dalam skala prioritas.
Alternatif lain yang dikemukakan Fery pada rapat malam itu dengan memotong tambahan penghasilan pengawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan struktural, diantaranya eselon 2 (40 persen), eselon 3 (35 persen), dan eselon 4 dan staf (30 persen). Dengan pemotongan TPP ini diproyeksikan akan memberikan efisiensi sekitar Rp85 miliar. Efisiensi juga akan dilakukan pada sektor lainnya.
Namun, di tengah-tengah efisiensi tersebut, Fery mengatakan Pemprov Kep. Babel tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penambahan anggaran pada beberapa fokus kegiatan, seperti mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat sebesar Rp10 miliar, infrastruktur dan sanitasi, yaitu pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp15 miliar.
“Fokus efisiensi yang sudah kita lakukan akan kita alokasikan untuk belanja yang prioritas sebagaimana arahan pemerintah pusat seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ada kegiatan yang harus ditahan, dikurangi, sehingga balance, seimbang antara pendapatan dan belanja kita,” ujarnya.
Pihaknya juga, ditegaskan Fery akan berupaya keras dalam menambah pendapatan daerah melalui berbagai celah, seperti optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diproyeksikan menambah kas daerah sebesar Rp62,2 miliar. Selain itu memaksimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang ditargetkan akan menerima Rp30-35 miliar.
Sementara itu, Gubernur Kep. Babel Hidayat Arsani memberikan kesempatan bagi seluruh Kepala Daerah untuk melakukan penghitungan kembali atas alternatif-alternatif yang diusulkan pada rapat malam itu, yang kemudian akan dibahas bersama DPRD Kep. Babel. Ia melihat masih terdapat celah yang dapat dilakukan pengetatan anggaran, khususnya pada kegiatan dinas luar pada perangkat daerah.
“Saya berikan waktu Perangkat Daerah terkait untuk membahas kembali, seperti DL diatur dinas mana yang anggarannya tinggi, sedang, dan rendah, bisa dialihkan mana dulu yang prioritas. Saya sebagai Gubernur ikut, dan terpenting keuangan kita stabil kedepannya,” pungkasnya. (**)
