MENTOK – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menegaskan Kabupaten Bangka Barat sudah 100 persen membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) gratis di seluruh desa dan kelurahan di daerah itu.
Hal ini disampaikan Johan Manurung usai bertemu Bupati Bangka Barat Markus di ruang kerjanya, Selasa (26/8) sore.
“Posbankum di Kabupaten Bangka Barat ini sudah 100 persen. Posbankum sebagai pintu gerbang dari desa yang memungkinkan penyelesaian langsung permasalahan sekecil apapun, cukup di tingkat desa dan kelurahan tanpa harus menunggu hingga ke kepolisian atau pengadilan. Maka perlu penguatan paralegal di Bangka Barat,” kata Johan Manurung di Mentok, kemarin.
Dia berharap kehadiran Posbankum di Bangka Barat semakin memperkuat kesadaran masyarakat setempat untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
Bupati Bangka Barat Markus mengapresiasi sinergi dan komitmen bersama pimpinan dan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah membantu Pemda Bangka Barat membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan.
“Semoga keberadaan Posbankum membantu masyarakat kita melakukan konsultasi hukum yang lebih cepat dan dekat ketika ada persoalan yang memungkinkan diselesaikan di tingkat desa dan kelurahan,” pungkas Markus.
Untuk diketahui, kehadiran Posbankum di setiap desa dan kelurahan menjadi wujud nyata implementasi kebijakan pemerintah dalam memperluas akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden poin ke-7 tentang Reformasi Hukum. Juga selaras dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan di hadapan hukum.
Lebih jauh, Posbankum juga berfungsi sebagai pusat literasi hukum yang membekali warga agar semakin sadar hukum dan mampu mencegah permasalahan sejak dini. (𝗦𝗛𝗟)