JAKARTA – Salah satu program prioritas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka adalah membangun rumah di pedesaan dan perkotaan bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya bagi kalangan milenial (27-42 tahun), generasi Z atau gen Z (<=26 tahun) serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit menyampaikan dari 17 program prioritas yang diusung pasangan capres cawapres itu ada 8 program hasil terbaik cepat (best result fast) yang akan dilakukan pada periode 2024 – 2029 satu di antaranya adalah sektor perumahan.
Di mana pada program nomor 11, salah satunya menjamin hidup berkualitas terjangkau sanitasi baik untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan yang membutuhkan.
“Maksudnya ini sektor perumahan benar-benar prioritas bagi Prabowo-Gibran. Program sektor perumahan adalah best result fast yang keempat yakni program infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin ketersediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan rumah khususnya kalangan milenial dan gen Z masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Panangian dalam keterangannya, dikutip Sabtu (18/11/2023).
Simanungkalit menjelaskan tidak hanya menyasar kalangan milenial dan gen Z, pasangan calon (paslon) ini sangat peduli terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu diwujudkan dengan akan membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/Kelurahan per tahun, sehingga secara keseluruhan target tersebut akan dapat dicapai sebanyak 2 juta rumah mulai tahun kedua.
Selain itu, untuk mengurai masalah persoalan ketersediaan hunian bagi masyarakat Indonesia, Prabowo-Gibran juga berjanji untuk membangun 500.000 rumah tapak dan 500.000 hunian vertikal di perkotaan. Dari proyek tersebut diperkirakan akan mampu menciptakan sebanyak 4,6 juta lapangan kerja.
“Untuk merealisasikan target tersebut diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp101 triliun per tahun,” ungkap Simanungkalit.
Untuk pendanaan yang cukup besar tersebut, menurut Panangian, Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat dalam menaikkan anggaran dalam pengentasan backlog perumahan atau kesenjangan jumlah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.
Dia menyebut potensi pemasukan negara dari pendapatan non-pajak selama ini juga belum optimal. Meski demikian, menurut Panangian, Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang berkaitan dengan korporasi.
“Hak negara yang seharusnya diambil, tapi belum maksimal dipungut. Meski demikian, tentu Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang berkaitan dengan korporasi. Karena inikan berkaitan dengan daya tarik investasi,” tukasnya.
Diketahui, Adapun ke-17 program prioritas Prabowo sebagai berikut;
1. Mencapai swasembada pangan
2. Memberantas kemiskinan
3. Memberantas korupsi
4. Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat
5. Memperkuat pertahanan negara
6. Mencapai swasembada air
7. Mencapai swasembada energi
8. Menyempurnakan penerimaan keuangan negara
9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
11. Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
12. Memberantas narkoba
13. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
14. Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi
15. Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi
16. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
17. Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga
Sementara Prabowo-Gibran juga memiliki 8 Program Hasil terbaik Cepat. Yakni pertama, memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kedua, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Kemudian ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBS 50 persen dalam lima tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Keenam, membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah yang perlu di renovasi.
Ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, serta TNI, Polri, dan pejabat negara. Kedelapan, mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan risiko penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen. (***)
