PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemkot Pangkalpinang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan publik dari tahun ke tahun.
Pj Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, raihan WTP ke-9 merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus berupaya menyajikan laporan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah Pangkalpinang kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus hasil kerja keras seluruh OPD dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” ujar Budiyanto, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, proses pemeriksaan yang dilakukan BPK berlangsung lebih dari dua bulan. Dalam proses tersebut, auditor tidak hanya memeriksa angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga melakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, hingga evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Budiyanto, terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi dasar penilaian BPK, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Artinya laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai wajar dalam semua hal yang material sesuai standar yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Budiyanto menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya tren positif dalam tata kelola keuangan Pemkot Pangkalpinang. Jumlah temuan yang menjadi catatan auditor terus mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Temuan-temuan yang ada terus berkurang. Ini menunjukkan sistem pengendalian dan tata kelola keuangan kita semakin baik,” tambahnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut juga dinilai sejalan dengan semangat pembangunan Kota Pangkalpinang yang dikenal melalui jargon PKP atau “Percaye Kite Pacak”.
Filosofi tersebut, kata Budiyanto, mencerminkan optimisme, kebersamaan, dan keyakinan bahwa setiap tantangan dapat diselesaikan melalui kerja sama yang solid.
“Percaye Kite Pacak bukan sekadar slogan. Dengan tim yang solid dan kompak, kita percaya bahwa target yang ditetapkan bisa dicapai bersama-sama,” ujarnya.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Pangkalpinang Prof Udin dan Wakil Wali Kota Cece Dessy, berbagai upaya pembenahan birokrasi dan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kota juga fokus memperkuat sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang profesional.
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Pemkot Pangkalpinang menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir. Berbagai rekomendasi yang diberikan auditor tetap menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan berkualitas.
Dengan raihan WTP ke-9 berturut-turut ini, Pangkalpinang tidak hanya mempertahankan prestasi administratif, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan pada jalur yang tepat demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (***)

