PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menegaskan bahwa evaluasi pelayanan publik tidak boleh dipandang sebagai rutinitas administratif semata. Menurutnya, evaluasi merupakan instrumen penting untuk mengukur sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Saparudin saat menghadiri kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pangkalpinang di Balai Betason, Kamis (25/6/2026).

Menurut Saparudin, evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pelayanan publik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil. Hasil evaluasi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan.
“Dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah pasti harus ada evaluasi. Hasilnya menjadi dasar untuk menyempurnakan rencana dan cara kerja ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa evaluasi tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan menjadi sarana introspeksi dan perbaikan bagi setiap instansi penyelenggara layanan publik.

“Jangan takut terhadap kekurangan yang ditemukan, karena tujuan evaluasi adalah memperbaiki diri. Jangan pula tersinggung apabila masyarakat mengetahui hasilnya,” kata Saparudin.
Menurut dia, keterbukaan terhadap hasil evaluasi justru menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan.
Saparudin juga mengingatkan bahwa pelayanan publik saat ini berada dalam pengawasan berbagai pihak, mulai dari lembaga pengawas, media massa, hingga masyarakat. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut untuk selalu bekerja sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kita harus selalu diingatkan dalam setiap langkah kerja agar pelayanan publik berjalan benar, baik, dan terus membaik demi masyarakat,” ujarnya.
Melalui evaluasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang semakin responsif, transparan, dan berkualitas sesuai harapan masyarakat. (*)

