PANGKALPINANG – Hari Minggu biasanya menjadi waktu untuk beristirahat. Namun, bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Kota Pangkalpinang, akhir pekan justru diisi dengan pembahasan serius soal masa depan anggaran daerah.
Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Minggu (9/8/2026), dengan agenda membahas persiapan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Pembahasan tidak sekadar berkutat pada angka. Salah satu sorotan utama Banggar adalah bagaimana Pemerintah Kota Pangkalpinang mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ruang fiskal daerah pada 2027 tidak semakin terbatas.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto, mengatakan pembahasan dilakukan secara intensif, terutama menyangkut sektor pendapatan.
“Kegiatan hari ini pembahasan dalam rangka persiapan kesepakatan KUA-PPAS 2027—APBD 2027,” kata Budiyanto.
Banggar Dorong Pajak dan Retribusi
Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah berjalan. Optimalisasi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dinilai menjadi salah satu kunci memperkuat PAD. Budiyanto memastikan masukan tersebut akan ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Kita dari eksekutif menyikapi apa yang diminta oleh teman-teman Banggar dan akan kami tindak lanjuti terkait peningkatan PAD untuk sektor pajak dan retribusi,” ujarnya.
Namun, pemerintah menyadari bahwa mengejar kenaikan PAD bukan perkara sekadar menaikkan target penerimaan.
Ada persoalan sistem, tata kelola, pendataan, hingga optimalisasi potensi penerimaan yang perlu dibenahi.
“Ini jadi perhatian kami juga sebenarnya. Akan tetapi sekali lagi, ini pembenahan semuanya. Pembenahan semuanya untuk ke depannya,” jelas Budiyanto.
Pembahasan KUA-PPAS menjadi penting karena dokumen tersebut akan menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan APBD 2027.
Di tengah kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah dituntut mampu mencari keseimbangan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan pembangunan.
Karena itu, sorotan terhadap PAD menjadi bagian penting dalam pembahasan. Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program prioritas masyarakat.
Budiyanto berharap pembenahan yang dilakukan pemerintah bersama DPRD dapat berbuah pada peningkatan PAD tahun depan. “Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh teman-teman DPRD dan kami juga Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk PAD tadi terjadi peningkatan di tahun 2027,” katanya.
Sehari Sebelumnya, APBD Perubahan 2026 Dibahas
Rapat Banggar pada Minggu bukan agenda yang berdiri sendiri. Sehari sebelumnya, Sabtu (8/8/2026), DPRD bersama Pemkot Pangkalpinang juga membahas APBD Perubahan 2026, khususnya sektor pendapatan dan belanja daerah.
Budiyanto mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2026 telah diselesaikan dan selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD pada Senin (10/8/2026).
“Kemarin itu pembahasan APBD Perubahan 2026 terkait pendapatan dan belanja juga. Nah, kemarin sudah terselesaikan pembahasan tersebut dan insyaAllah Senin paripurna,” ungkapnya. (wah)