JAKARTA — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal aspirasi petani Kabupaten Bangka Selatan yang selama ini menghadapi persoalan serius terkait irigasi dan sumber air sawah.
Hal ini dibuktikan dengan menyampaikan langsung kondisi para petani ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan setelah menerima laporan berulang terkait menurunnya debit air irigasi yang berdampak pada produktivitas padi di sejumlah desa, seperti Pergam, Serdang, Rias, dan Fajar Indah.
“Kami datang langsung ke pusat untuk memastikan aspirasi petani benar-benar sampai dan mendapat tindak lanjut konkret. Masalah ini bukan sekadar teknis irigasi, tapi menyangkut keberlangsungan hidup para petani dan ketahanan pangan di Bangka Belitung,” tegas Didit, Jumat (10/10/2025).
Menurut Didit, kerusakan daerah resapan air dan aktivitas perambahan di sekitar sumber irigasi telah memperparah kondisi sawah masyarakat. Ia menilai, persoalan tersebut perlu penanganan lintas sektor, termasuk keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Kalau irigasi tidak segera direhabilitasi, dampaknya bukan hanya pada hasil panen, tapi juga ekonomi masyarakat desa. Kami ingin pemerintah pusat hadir dan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
DPRD Babel, lanjut Didit tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa data lapangan dan hasil kajian dari Dinas Pertanian terkait kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi serta perlindungan daerah tangkapan air.
“Kami ingin masalah ini diselesaikan dengan pendekatan solusi, bukan janji. Pemerintah daerah sudah berbuat, sekarang saatnya pemerintah pusat ikut memberi perhatian serius,” tegasnya.
Selain persoalan irigasi, rombongan juga membahas kewajiban perusahaan perkebunan di Bangka Belitung dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Didit menegaskan, DPRD Babel akan terus mengawal proses tindak lanjut hasil konsultasi tersebut sampai ada keputusan nyata yang berpihak kepada petani.
“Kami berdiri bersama petani. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan politik kami untuk memastikan ketahanan pangan di Bangka Belitung tidak terancam,” pungkasnya. (***)