PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama para sopir truk tronton dan trailer guna membahas persoalan penggunaan BBM Bio Solar untuk kendaraan pengangkut bahan pangan dan kebutuhan pokok.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD, Senin (27/4/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. Audiensi ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi para sopir yang mengalami kendala akibat barcode BBM subsidi yang tidak aktif.
Didit menjelaskan, permasalahan tersebut berdampak serius terhadap operasional kendaraan logistik, khususnya truk roda enam ke atas. Pasalnya, tanpa barcode aktif, para sopir tidak dapat mengakses BBM subsidi meski mengangkut sembako dan pupuk.
“Jika mereka terpaksa menggunakan BBM non subsidi, biaya operasional pasti meningkat dan ujungnya harga bahan pokok ikut naik di masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah solusi, DPRD Babel telah berkoordinasi dengan Pertamina. Hasilnya, kendaraan pengangkut logistik tetap diperbolehkan menggunakan BBM tertentu dengan syarat barcode segera diaktifkan kembali setelah seluruh dokumen terpenuhi, termasuk kewajiban pajak kendaraan.
“Dari sekitar 60 kendaraan yang terkendala, barcodenya akan segera diaktifkan kembali. Bahkan ditargetkan selesai dalam waktu 1×24 jam setelah persyaratan lengkap,” jelas Didit.
Dalam audiensi tersebut, para sopir juga mengeluhkan keterbatasan kuota BBM yang saat ini hanya sekitar 60 liter per hari. Mereka menilai jumlah tersebut tidak cukup untuk distribusi ke wilayah yang cukup jauh seperti Bangka Selatan dan daerah lainnya.
Menanggapi hal ini, Didit meminta adanya kebijakan toleransi, khususnya bagi kendaraan pengangkut sembako. Ia menegaskan bahwa kelancaran distribusi logistik harus menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Kalau distribusi terganggu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, perlu kebijakan khusus agar kendaraan sembako tetap bisa beroperasi dengan baik,” tegasnya.
Audiensi ini menghasilkan kesepakatan bahwa aktivasi barcode BBM subsidi akan segera dilakukan bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan. Dengan solusi tersebut, diharapkan distribusi logistik kembali normal dan tidak memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat. (*)