PANGKALPINANG – Semangat otonomi daerah kembali digaungkan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (27/4/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan dipimpin langsung Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani.
Dalam amanatnya, Gubernur menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita,” peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah yang mandiri dan berdaya saing. Hidayat Arsani menyoroti perlunya integrasi perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Tak hanya itu, ia juga mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil nyata. Menurutnya, birokrasi harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, didukung digitalisasi terintegrasi serta inovasi daerah.
“Kolaborasi antar daerah juga sangat penting, terutama dalam menangani persoalan lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan agar pembangunan difokuskan pada layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial. Di tengah tantangan global, ia mengajak pemerintah daerah memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, dan menghadapi dampak perubahan iklim.
Selain itu, dukungan terhadap UMKM dan pengembangan kewirausahaan disebut sebagai langkah strategis untuk membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup amanatnya, Hidayat Arsani mengajak seluruh elemen pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat demi terwujudnya Asta Cita dan kemajuan Indonesia.
Upacara ini turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Biro Adpim)