Gubernur Hidayat Arsani Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi Babel Lewat 11 Program Prioritas

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026.

Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Babel Hidayat Arsani itu melibatkan Bank Indonesia Babel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh bupati dan wali kota se-Babel. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat.

Gubernur Hidayat Arsani menegaskan, pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga  Pj Gubernur Suganda Terkesan Siswa MI Khoiru Ummah ke Final Nasional Lomba Robotik

“Kita perlu berkolaborasi untuk mengendalikan laju inflasi. Semua sektor harus ditegakkan untuk menekan laju inflasi. Dengan semangat kebersamaan kita dapat menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di Bangka Belitung,” ujar Hidayat.

Rapat yang berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (15/7/2026), turut dihadiri Pj Sekda Babel Fery Afriyanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel Rifki Ismail, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah memaparkan perkembangan inflasi di masing-masing wilayah. Hingga pertengahan tahun 2026, kondisi inflasi Babel dinilai masih aman, stabil, dan terkendali.

Baca Juga  Kisah Waisya Hidayat Atlet Tenis Meja PT Timah

Meski demikian, pemerintah daerah sepakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga akibat gangguan pasokan, distribusi, maupun faktor musiman.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Babel bersama pemerintah kabupaten/kota menetapkan 11 program prioritas pengendalian inflasi. Program tersebut meliputi operasi pasar dan gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, kerja sama antardaerah, penguatan distribusi pangan, pengembangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS), perluasan asuransi pertanian, penguatan sarana pascapanen, hingga hilirisasi pangan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaporan aktivitas perekonomian secara terintegrasi melalui Sistem Babel Ecository sebagai bagian dari penguatan evaluasi kebijakan.

Baca Juga  Riki Sayangkan Statement Ketua Pansus

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Babel optimistis pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjaga, ketahanan pangan semakin kuat, dan pertumbuhan ekonomi daerah terus bergerak secara inklusif dan berkelanjutan.

Penulis: AP
Foto: M Egar P
Editor: Lisia Ayu