PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi menyatakan masalah lahan menjadi kendala Tugu Depati Amir dan Monumen Perjuangan Pembentukan Provinsi Babel di Tanjung Kelayang.
Menurutnya, lahan yang akan dipergunakan untuk itu sekarang masih merupakan aset dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Nah, itu belum dihibah ke Dinas Perhubungan, sehingga belum bisa kita serahkan ke pihak yang ingin membangun Monumen Depati Amir ini,” kata Herman, Kamis (4/5/2023).
Ia menambahkan, pembangunan tugu Depati Amir tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya menyiapkan izin lahan untuk bangunan tugu monumen tersebut.
“Sedikit saya sampaikan bahwa menurut informasi disampaikan oleh Pak Johan Murod dan kawan-kawan bahwa monumen itu. Pemerintah daerah hanya menyiapkan izin mereka yang akan bangun itu, izin lahan juga. Pemprov menyediakan lahan untuk membangun katanya dengan CSR dari salah satu perusahaan BUMN,” kata dia.
Selesai dibangun, lanjut Herman monumen tugu Depati Amir tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Setelah nanti mereka bangun sesuai dengan desain yang mereka punya itu diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Jadi mereka berniat hanya ingin membangunnya saja melalui CSR BUMN tadi,” jelasnya.
Untuk itu, Herman meminta Pemprov Babel memberikan kejelasan terkait dengan pembangunan monumen tugu Depati Amir dan Monumen Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang ada di Tanjung Kelayang tersebut.
“Hasil rapat tadi memohon dengan hormat kepada mereka (eksekutif) agar semua ini ada kepastian, jangan digantung seperti ini, kan masyarakat bertanya-tanya mereka menunggu. Sehingga kita minta barang ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kawan-kawan presidium itu,” harapnya. (***)