PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat terdampak razia tambang timah belakangan ini.
Politikus Gerindra tersebut meminta aparat kepolisian dapat memahami kondisi ekonomi sosial yang sedang dihadapi masyarakat.
“Sekarang ada ribuan anak sekolah yang orang tuanya mencari nafkah dari penambangan timah. Jika mereka dihentikan dari penambangan, maka sumber ekonominya terhenti, dan sekolah mereka terancam. Mereka mungkin terpaksa putus sekolah,”tegas Beliadi.
Beliadi menambahkan, dalam dua bulan terakhir dia banyak didatangi oleh tokoh masyarakat terkait maraknya aktivitas tambang yang dirazia.
“Dua bulan takhir saya banyak ditelpo. Dan didatangi warga terkait isu razia tambang. Masyarakat mengeluh susah mencari timah, karena banyak razia tambang,”ujar Beliadi, Selasa (19/9/2023).
Beliadi menambahkan, kondisi yang terjadi saat ini karena kegagalan pemerintah dalam mengimpletasikan transformasi ekonomi yang lebih baik, terutama masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, khususnya yang bergantung kepada penambangan timah. “Kasihan dengan masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan lainnya dan bergantung sepenuhnya pada penambangan timah,”terangnya.
Dengan merujuk pada kepentingan masyarakat tersebut, Beliadi memohon kepada aparat kepolisian.
Dia juga mencatat pemerintah belum mengambil langkah kongret untuk menyediakan alternatif pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang terdampak oleh razia tambang. Menurut Beliadi, masalah yang terjadi saat ini bukan cuma menyangkut legalitas atau ilrgalitas tambang, melainkan tentang kelangsungan hidup masyarakat.
Dia mengutip ucapan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum tertinggi adalah melindungi kelangsungan hidup manusia, bahkan jika itu dilanggar makan berarti akan menganggar konsitusi. Tak heran bilamana Beliadi menyebut keberadaan tambang timah saat ini memberikan manfaat signifikan bagi sebagian besar masyarakat Bangka Belitung.
Dia menyebut jika pemerintah gagal membuka sumber ekonomi baru maka masyarakatlah yang harus menanggung konsekuensinya. Untuk itu dia mendesak penegak hukum untuk mengambil pendekatan secara humanis terhadap isu tambang rakyat. “Saya mohon kepada sahabat, saudara – saudara sayang dia aparat penegak hukum untuk menghadapi tambang rakyat ini dengan pngecualian, toleransi dan pendekatan pembinaan,”harap Beliadi.
“Dengan cara ini akan ada kemungkinan masyarakat untuk tetap bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga mereka. Sementara pihak eksekutif perlu terus berupaya menyelesaikan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang saat ini sedang dalam proses,”tegasnya. (wah)