PANGKALPINANG – Ribuan massa tergabung dalam Koalisi Sipil untuk Keadilan Pesisir menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (21/7/2025).
Unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat nelayan terhadap pemerintah daerah yang tak kunjung mendorong penetapan wilayah perairan Batu Beriga dan perairan Toboali menjadi Zero Tambang Laut dalam RZWP3-K.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya:
1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Koalisi Sipil Untuk Keadilan Pesisir meminta Kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera merevisi Perda RZWP3-K/Perda RTRW Terintegrasi dan menetapkan zero tambang laut pada perairan:
Lubuk Besar meliputi perairan Batu Beriga, Perairan Tanjung Berikat,
serta perairan Pulau Kelasa dan sekitarnya. Bangka selatan meliputi laut Toboali, perairan Pongok, Lepar pongok dan sekitarnya
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati Kementerian Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM) untuk melaksanakan Moratorium Izin Pertambangan Timah di Pesisir-Laut Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi stop perpanjangan izin, evaluasi izin existing, dan pemberhentian rencana izin baru.
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penegakan hukum dan
restorasi kerusakan pesisir akibat penambangan laut di Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara Siti, istri Nelayan Batu Beriga sempat menyindir pernyataan Gubernur Bangka Belitung yang disampaikan di salah satu media online saat demo Mahasiswa UBB beberapa bulan lalu.
Dalam pernyataannya, Gubernur Hidayat sempat mengatakan demo jangan sampai menyusahkan masyarakat, biarkan saya yang kesana daripada seribu orang datang ke kantor Gubernur. Namun hal itu menurut Siti hanya isapan jempol.
“Kami bukannya tidak komunikasi dengan Pemprov. Jauh sebelum ini, Pak Gubernur sudah disurati agar segera mendorong rekomendasi kepada DPRD Provinsi untuk menetapkan zero tambang laut Beriga,”ujar Siti.
“Selain itu, beberapa kali kami mengundang Pak Gubernur untuk berembuk dan duduk bersama menyelesaikan masalah yang dihadapi nelayan Batu Beriga. Namun, yang hadir malah kepala dinas. Itupun tidak memberikan jawaban yang kami harapkan. Bahkan sampai hari ini keluhan kami belum ditindaklanjuti,”tegas Siti.
Aksi massa ini dalam pengawalan aparat kepolisian, meskipun kondisi sempat memanas namun akhirnya Gubernur Hidayat Arsani bersedia menemui massa dan menandatangani tuntutan massa.
“Sampai 14.30 WIB, perwakilan Korlap Koalisi Untuk Keadilan Pesisir masih di dalam kantor Gubernur guna memverifikasi administrasi yang diperlukan untuk memenangkan masyarakat pesisir Bangka Belitung,”jelas Abdullah, Nelayan Toboali.
Sebelumnya massa sempat melakukan long march sejauh 3 KM, massa yang tergabung dari nelayan dari Bangka Tengah dan Bangka Selatan tersebut sempat bertemu disatu titik yakni Papinka. Setelah berkumpul 500 massa kemudian beramai ramai menuju kantor Gubernur Bangka Belitung.
“Long march diikuti oleh Nelayan Batu Beriga, Nelayan lubuk besar, Nelayan Toboali, tukak sadai, Nelayan Pulau Lepar – Pongok dan sekitarnya, Nelayan Bagan Pangkalpinang, Nelayan Belitung, WALHI Kep. Babel serta masyarakat sipil dan mahasiswa,”ujar Dariyus Nelayan Batu
Beriga. (rel/RG)