PANGKALPINANG – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, memimpin rapat pembahasan penyerapan APBD Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2024.
Rapat tersebut digelar bersama seluruh kepala OPD dan camat di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (18/3/2024).
Lusje mengatakan, rapat ini dilaksanakan untuk menggenjot OPD-OPD dalam meningkatkan serapan anggaran agar signifikan di triwulan I ini.
Dia menyebutkan, perlunya menggenjot serapan anggaran agar tidak keteteran menjelang akhir tahun nanti.
“Masih punya waktu 12 hari lagi. Idealnya triwulan I itu serapaannya 20 persen. Harus sudah mulai dari sekarang,” kata dia.
Diketahui serapan anggaran Pemkot Pangkalpinang di triwulan I yakni 10 persen.
Lusje mengatakan, upaya menggenjot serapan anggaran misalnya seperti dana hibah yang dikeluarkan segera dilakukan, begitu pun dengan pelaksanaan lelang yang harus dikerjakan.
“Harus juga sesuai ketentuan, kalau tidak ada juknis dari pusat itu juga belum boleh. Paparan dari OPD tadi menjelaskan kenapa serapan anggaran mereka baru berapa persen. Tentunya yang di lapangan mereka yang melakukan,” ucap Lusje.
Dia berharap serapan anggaran ini dapat sesuai target atau minimal sama dengan tahun sebelumnya. PANGKALPINANG – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, memimpin rapat pembahasan penyerapan APBD Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2024.
Rapat tersebut digelar bersama seluruh kepala OPD dan camat di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (18/3/2024).
Lusje mengatakan, rapat ini dilaksanakan untuk menggenjot OPD-OPD dalam meningkatkan serapan anggaran agar signifikan di triwulan I ini.
Dia menyebutkan, perlunya menggenjot serapan anggaran agar tidak keteteran menjelang akhir tahun nanti.
“Masih punya waktu 12 hari lagi. Idealnya triwulan I itu serapaannya 20 persen. Harus sudah mulai dari sekarang,” kata dia.
Diketahui serapan anggaran Pemkot Pangkalpinang di triwulan I yakni 10 persen.
Lusje mengatakan, upaya menggenjot serapan anggaran misalnya seperti dana hibah yang dikeluarkan segera dilakukan, begitu pun dengan pelaksanaan lelang yang harus dikerjakan.
“Harus juga sesuai ketentuan, kalau tidak ada juknis dari pusat itu juga belum boleh. Paparan dari OPD tadi menjelaskan kenapa serapan anggaran mereka baru berapa persen. Tentunya yang di lapangan mereka yang melakukan,” ucap Lusje.
Dia berharap serapan anggaran ini dapat sesuai target atau minimal sama dengan tahun sebelumnya. (**)
