PANGKALPINANG — Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang Rudi Kurniawan mengungkapkan, Banggar juga menindaklanjuti rekomendasi hasil pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan komisi-komisi.
Dari hasil rekomendasi komisi-komisi terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah antara lain Dinas Pariwisata, yang optimis untuk meningkatkan pendapatan di tahun 2023 sebesar Rp 1,150 milyar.
“Rekomendasi Komisi II adalah Rp 2 milyar, karena pada tahun sebelumnya jumlah pendapatan nol rupiah,” ungkapnya pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (22/8).
Menurutnya, sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang yang akan difokuskan di masa RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018 – 2023, salah satunya adalah pengambangan potensi wisata daerah dan perwujudan investasi untuk sektor pariwisata, industri dan perdagangan.
Untuk itu Dinas Pariwisata harus menselaraskan antara pendapatan dan pemanfaatan untuk masyarakat, sehingga perlu membenahi kawasan wisata, terutama di Pasir Padi dengan fasilitas umumnya, agar masyarakat lebih tertarik untuk mengunjungi satu-satunya pantai yang ada di Kota Pangkalpinang.
“Harapan ke depan adalah konsistensi komitmen tersebut harus dilaksanakan,” ujarnya.
Terpisah, Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil mengatakan, sekarang pembangunan kawasan wisata pantai Pasir Padi sudah digenjot lagi.
“Kemarin kan pembangunan skala prioritas ada di mana? Misalnya kebersihan, terus banjir, segala macam. Nah, ini sudah saatnya kita kejar tayang juga di Pasir Padi, satu-satunya pantai kita,” kata dia.
Maulan Aklil berharap tahun ini pantai Pasir Padi sudah ada perubahan melalui dana alokasi khusus dari pusat. Tahun depan juga akan kejar tayang lagi.
“Mudah-mudahan pantai Pasir Padi kita ini menjadi kebanggan di Kota Pangkalpinang,” tukasnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Budiyanto menuturkan, retribusi pantai Pasir Padi masih tempat parkir khusus yang dikelola oleh Dinas Pehubungan.
“Insya Allah 1 September ini akan diambil alih oleh Dinas Pariwisata, jadi retribusi masuk kawasan wisata,” ujarnya. (Rom)