PANGKALPINANG – Predikat sebagai kabupaten layak anak yang disandang Bangka Tengah (Bateng) kini dipertanyakan. Pasalnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut justru menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi ini mendorong DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Polres Bangka Tengah dan DPRD Bangka Tengah, Rabu (22/4). Forum tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus mencari solusi konkret atas maraknya kasus kekerasan.
Ketua Komisi IV, Heryawandi, menilai situasi ini sebagai ironi. Menurutnya, penghargaan sebagai kabupaten layak anak seharusnya berbanding lurus dengan kondisi keamanan anak di lapangan.
“Setiap tahun mendapat predikat itu, tapi kenapa kasus kekerasan tidak pernah selesai? Ini yang ingin kami dalami bersama,” tegas Heryawandi dilansir dari beritasindo.com.
Sorotan juga datang dari DPRD Bangka Tengah. Anggota Komisi I, Wika Estiyadi, menilai persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran keluarga dan lingkungan dinilai sangat krusial.
“Perlindungan anak itu dimulai dari rumah. Orang tua harus lebih peduli dan lingkungan harus ikut menjaga,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif melakukan sosialisasi, termasuk turun langsung ke sekolah-sekolah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota dewan.
RDP tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, mulai dari peningkatan pengawasan terhadap anak, penguatan program perlindungan, hingga kolaborasi lintas sektor yang lebih solid.
Kasatreskrim Polres Bangka Tengah, AKP IPTU Mochamad Ramadhani, S.Tr.K., S.I.K mengungkapkan sebagian besar kasus terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga dan sekitar tempat tinggal. Faktor ekonomi, minimnya pengawasan orang tua, hingga pengaruh lingkungan sosial yang kurang sehat menjadi pemicu utama.
Tak hanya itu, rendahnya pemahaman masyarakat soal perlindungan perempuan dan anak juga memperparah kondisi. Meski demikian, aparat kepolisian mengaku terus melakukan upaya penindakan sekaligus pencegahan melalui edukasi ke masyarakat dan sekolah.
“Faktor yang kami temukan dilapangan antara lain persoalan ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat. Selan itu, masih ada kasus yang dipicu oleh rendahnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak,”jelasnya. (*)