PANGKALPINANG – Lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangka Tengah menjadi sorotan serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (22/4), berbagai pihak duduk bersama untuk mengurai akar persoalan yang kian mengkhawatirkan.
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar formalitas, melainkan respons atas banyaknya laporan masyarakat. Ia menilai kondisi ini ironis, mengingat Bangka Tengah selama ini dikenal sebagai kabupaten layak anak.
“Predikat itu seharusnya sejalan dengan kondisi di lapangan. Tapi faktanya, kasus kekerasan masih terus terjadi,” ujarnya.
Dari paparan pihak kepolisian, terungkap bahwa tren kekerasan terhadap anak tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga semakin kompleks. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga dan komunitas sekitar.
Beberapa faktor utama yang memicu kondisi ini antara lain tekanan ekonomi, minimnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak juga turut memperparah situasi.
Anggota DPRD Bangka Tengah, Wika Estiyadi, menyoroti lemahnya peran pengawasan dari orang tua dan kurangnya perhatian lintas pihak. Ia menekankan bahwa perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Lingkungan keluarga adalah benteng pertama. Kalau itu lemah, anak jadi rentan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga mendorong langkah konkret seperti peningkatan sosialisasi ke sekolah, pelibatan aktif lembaga perlindungan anak, hingga kolaborasi intens antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat.
RDP ditutup dengan sejumlah rekomendasi penting, mulai dari penguatan edukasi bagi orang tua, peningkatan pengawasan terhadap anak, hingga optimalisasi program perlindungan anak di daerah. (***)