PANGKALPINANG – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bangka Belitung kini bukan lagi sekadar persoalan antrean di SPBU. Krisis pasokan tersebut mulai mengganggu roda perekonomian, aktivitas pendidikan, hingga pelayanan masyarakat.
Di tengah kondisi itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendesak PT Pertamina segera mengambil langkah cepat agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan.
Didit menegaskan, penyelesaian persoalan distribusi BBM tidak boleh berlarut-larut. Semakin lama kondisi ini dibiarkan, semakin besar pula dampak yang harus ditanggung masyarakat, terutama pelaku UMKM, pengemudi ojek online, nelayan, hingga warga yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja dan mengantar anak ke sekolah.
“Saya minta kepada pihak Pertamina supaya masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera dilaporkan ke pusat. Kalau dibiarkan, korbannya banyak, mulai dari UMKM, pengemudi ojek online, sampai masyarakat umum,” kata Didit, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, kelangkaan BBM juga mulai memunculkan persoalan baru. Di saat masyarakat kesulitan memperoleh BBM di SPBU, muncul praktik penjualan BBM di luar jalur resmi dengan harga yang melonjak hingga sekitar Rp20 ribu per liter. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena semakin membebani masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Sebagai bentuk keseriusan menyampaikan kondisi di lapangan, Didit mengaku telah melakukan panggilan video dengan General Manager Pertamina. Dalam komunikasi itu, ia memperlihatkan langsung antrean panjang kendaraan di SPBU sekaligus memperdengarkan keluhan masyarakat yang harus menunggu berjam-jam hanya untuk memperoleh BBM.
“Saya langsung perlihatkan antreannya. Beliau juga mendengar keluhan masyarakat yang sudah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.
Didit mengaku melihat sendiri dampak nyata kelangkaan BBM di lingkungan sekitarnya. Dua sepeda motor mogok di depan rumahnya karena kehabisan bahan bakar. Pemilik kendaraan bahkan terpaksa berjalan kaki mengantar anak ke sekolah lantaran tidak berhasil mendapatkan BBM.
“Artinya, dampak antrean dan kelangkaan BBM ini sudah dirasakan semua sektor. Ada yang tidak bisa bekerja, ada anak yang terlambat bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mendapatkan BBM,” katanya.
Ia menegaskan, fokus utama saat ini bukan mencari siapa yang salah, melainkan memastikan pasokan dan distribusi BBM segera kembali normal. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di tangan Pertamina sehingga masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai langkah yang sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi kelangkaan.
Selain percepatan distribusi, Didit juga meminta evaluasi terhadap sistem pelayanan di SPBU. Salah satu yang diusulkan adalah pemisahan jalur antrean antara kendaraan umum dan kendaraan yang membeli BBM menggunakan jeriken agar penyaluran lebih tertib, efektif, dan tepat sasaran.
“Yang jelas saya minta kondisi ini segera dinormalkan karena yang memiliki kewenangan adalah Pertamina,” tegasnya.
Didit juga kembali mengingatkan pentingnya pembenahan distribusi BBM subsidi bagi nelayan. Menurutnya, penyaluran BBM subsidi di sektor perikanan masih perlu dievaluasi agar benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Ia berharap Pertamina bersama pemerintah segera menghadirkan solusi nyata sehingga masyarakat Bangka Belitung tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam mengantre demi mendapatkan BBM. Sebab, ketika distribusi terganggu, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dan aktivitas sehari-hari pada ketersediaan bahan bakar. (*)