JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tancap gas memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan langkah strategis: mempercepat validasi dan membuka akses data secara nasional. Upaya ini dilakukan demi memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan di masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Tak sendiri, BGN menggandeng empat kementerian/lembaga sekaligus—Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kolaborasi ini dinilai penting karena masing-masing instansi memiliki data lapangan yang lebih akurat dan mutakhir.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini merupakan kunci agar program MBG benar-benar menyasar kelompok paling rentan. Dengan basis data yang semakin solid, pemerintah optimistis distribusi bantuan tidak lagi meleset.
“Kita sekarang punya data yang jauh lebih pasti dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Dari hasil integrasi data, BGN mengidentifikasi 405 kabupaten/kota prioritas yang menjadi fokus penyaluran MBG. Rinciannya mencakup 81 wilayah rawan pangan, 273 daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta 304 wilayah dengan prevalensi stunting yang masih mengkhawatirkan.
Di wilayah-wilayah tersebut, program MBG akan difokuskan pada kelompok rawan pangan, keluarga miskin, serta daerah dengan masalah gizi kronis. BGN memastikan setiap titik akan dipetakan secara detail dan diinformasikan kepada pelaksana di lapangan agar intervensi lebih tepat guna.
Untuk menjaga akurasi data, BGN juga memperkuat kapasitas wali data di seluruh daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyajian data sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Menariknya, sistem validasi kini telah terintegrasi secara real time dengan berbagai sumber data nasional seperti Dukcapil, Dapodik, DTKS, serta data kesehatan lapangan. Integrasi ini memungkinkan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), status siswa, hingga kelayakan penerima bantuan dilakukan secara cepat dan akurat. (*)