SUARABANGKA.COM – Kedekatan pejabat publik dengan masyarakat kembali menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap sikap elitis, langkah “turun langsung” ke lapangan dinilai bukan sekadar pencitraan, melainkan kebutuhan komunikasi yang mendesak.
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menegaskan bahwa tidak ada yang salah ketika pejabat menunjukkan empati secara langsung kepada rakyat, meski berisiko dituding pencitraan.
“Kalau memang bermanfaat buat rakyat, dituduh pencitraan juga tidak apa-apa,” ujar pria yang akrab disapa Hensa dikutip, Rabu (18/3/2026).
Ia mencontohkan aksi Teddy Indra Wijaya yang membagikan Bantuan Hari Raya kepada pengemudi ojek online di Stasiun Pasar Senen saat agenda pelepasan mudik gratis. Menurutnya, momen seperti itu justru lebih dinanti masyarakat dibandingkan sekadar retorika yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.
Hensa bahkan mendorong pejabat lain untuk meniru langkah tersebut. Ia menilai pendekatan langsung kepada masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan hanya berdebat atau menyampaikan pernyataan yang tidak membumi.
“Daripada hanya ngomong dan debat ke rakyat, itu bukan levelnya. Lebih baik hadir dan dekat seperti yang dilakukan Teddy,” katanya.
Lebih lanjut, Hensa menyoroti kondisi komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilainya sedang mengalami “darurat komunikasi”. Ia melihat banyak pejabat cenderung bersikap elitis dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia bahkan mengkritik adanya pejabat yang memberikan jawaban tidak simpatik kepada rakyat. “Ada pejabat yang ketika ditanya malah menyuruh rakyat belajar. Ini bukan jawaban yang diharapkan,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan respons yang hangat, sederhana, dan menyentuh langsung. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pejabat lebih sering menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, termasuk melalui aksi spontan berbagi.
“Sekarang makin jarang pejabat yang tertangkap berbagi secara spontan. Kalaupun ada, sering dianggap settingan. Tapi tidak masalah, selama berdampak,” tegasnya.
Sebagai penutup, Hensa mengingatkan bahwa pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam merespons opini masyarakat. Di tengah kondisi sosial yang sensitif, pendekatan yang terlalu elitis justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
“Rakyat butuh kehadiran nyata. Walaupun berisiko dicap pencitraan, yang penting manfaatnya terasa,” pungkasnya. (**)