PANGKALPINANG – Nasib timah milik masyarakat Bangka Belitung yang hingga kini masih berstatus sitaan menjadi sorotan. Aliansi Tambang Rakyat Bangka Belitung mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kejelasan.
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi Aliansi Tambang Timah Rakyat Bangka Belitung bersama Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang Banmus, Selasa (4/8/2026). Audiensi itu dihadiri anggota Komisi III DPRD Babel, dr. Zarril Khifarri.
Menurut dr. Zarril, persoalan timah sitaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi penegakan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Alhamdulillah, tadi telah selesai kegiatan audiensi dengan Aliansi Tambang Timah Rakyat Bangka Belitung. Kesepakatannya, persoalan timah yang disita perlu segera ditindaklanjuti agar memperoleh kepastian hukum,” ujar dr. Zarril kepada Mediaqu.id.
Ia menegaskan, proses hukum tetap harus dihormati. Namun, lamanya penyelesaian perkara dinilai berpotensi merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari hasil pertambangan rakyat.
“Dari cerita masyarakat, ada timah yang sudah disita hampir satu tahun tetapi sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya. Secara nilai mungkin kecil bagi negara, tetapi bagi pengepul maupun rakyat yang memiliki timah, itu sangat besar karena menjadi sumber penghasilan mereka,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, salah satu persoalan yang mencuat berasal dari Kabupaten Bangka Selatan. Kasus itu disebut menjadi gambaran bahwa perlu ada langkah cepat dari pemerintah dan aparat terkait agar persoalan timah sitaan tidak terus berlarut-larut.
Dr. Zarril berharap pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta pihak terkait dapat membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik tanpa mengesampingkan aturan hukum yang berlaku.
“Kalau memang setelah melalui proses hukum tidak ditemukan adanya kesalahan, sebaiknya timah itu segera dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepastian hukum menjadi hal penting bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan rakyat.
Aliansi Tambang Rakyat Bangka Belitung, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat keputusan yang dinilai memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. (***)