PANGKALPINANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hardi Efendi, menyoroti serius persoalan kekurangan tenaga pengajar di Bangka Belitung yang hingga kini masih mencapai lebih dari 800 orang.
Hal itu disampaikannya saat menggelar reses masa sidang II tahun sidang II 2026 di Warkop AB, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Sabtu (16/5/2026) malam.
Dalam dialog bersama masyarakat, politisi Partai Gerindra yang duduk di Komisi IV DPRD Babel tersebut mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima pihaknya, kebutuhan tenaga pengajar di Bangka Belitung sebenarnya mencapai lebih dari 3.000 orang. Namun, jumlah tenaga pengajar yang tersedia saat ini baru sekitar 2.000 orang.
“Setelah kita buka datanya, tenaga pengajar kita itu masih kurang di angka 800 lebih. Jadi yang dibutuhkan itu 3.000 lebih, sementara yang tersedia hanya 2.000 lebih,” kata Hardi.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menyiapkan generasi muda agar tertarik terjun ke dunia pendidikan.
Hardi menilai, anak-anak muda di Bangka Belitung memiliki peluang besar untuk menjadi tenaga pengajar, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk memiliki sertifikat pendidik agar dapat terdaftar dalam data kementerian terkait.
“Nah di sini kita mendorong anak-anak muda untuk mau ikut berpartisipasi menjadi tenaga pengajar dengan syarat mengambil sertifikat pendidik agar terdaftar di data kementerian,” ujarnya.
Selain membahas pendidikan, Hardi juga menyoroti perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai mulai tumbuh positif di kalangan anak muda Pangkalpinang.
Ia mengatakan, menjamurnya warung kopi dan tempat usaha kreatif menjadi sinyal baik bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru.
“Anak muda sekarang harus kita dorong ke arah sana, sehingga ikut membantu menyerap tenaga kerja kita dan bisa mengajak teman-teman yang lain bergabung,” ucapnya.
Tak hanya itu, Hardi juga mengungkapkan adanya peluang kerja ke luar negeri bagi generasi muda Babel. Menurutnya, DPRD Babel bersama pimpinan daerah sebelumnya telah mengikuti pertemuan virtual dengan sejumlah kementerian terkait program tenaga kerja luar negeri.
“Harapan kita ke depan, anak muda kita juga bisa sekolah sambil bekerja di sana,” katanya.
Di sektor kesehatan, Hardi memastikan DPRD Babel tetap berkomitmen memperjuangkan pelayanan kesehatan masyarakat agar tidak terkendala persoalan administrasi.
“Kami selalu menjaga kesehatan itu utama. Jangan sampai ada masyarakat yang mau berobat tetapi terkendala alasan administrasi. Ada atau tidak BPJS, tangani dulu masyarakatnya, rawat mereka, baru nanti diatur soal BPJS-nya,” tegasnya. (*)